Skip to content

Bappeda Kukar Wacanakan 71 Desa Dilengkapi Jaringan Internet

Prioritaskan Pusat Pemerintahan, Permudah Koordinasi & Penerapan Smart City

Dipublikasikan: 25 Dec 2019, 22:13
Bappeda Kukar Wacanakan 71 Desa Dilengkapi Jaringan Internet
Kepala Bappeda Kukar Wiyono - www.kaltimnews.co / foto : adhi kaltimnews.co

KALTIMNEWS.CO, Tenggarong – Kabar positif muncul dalam pertemuan lintas OPD dengan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) dan Telkom terkait pelaksanaan Smart City di Kukar pada Jumat (20/12/2019).

Fakta bahwa hingga kini Kukar masih memiliki 71 desa yang belum tersentuh jaringan internet, langsung direspons cepat oleh Bappeda Kukar.

Bahkan lewat pimpinannya, Wiyono, rencana melengkapi jaringan internet pada 71 desa itu, menjadi program vital jajarannya untuk mendukung program Smart City sekaligus mempermudah proses koordinasi pemerintahan desa. Targetnya, 2021, semua wilayah Kukar sudah terkoneksi jaringan internet.

“Sudah pasti akan mempermudah koordinasi dalam bentuk laporan-laporan. Sekaligus membangun konsep egoverment dan Smart City. Jaringan internet adalah modal utamanya,” katanya pada Kaltimnews.co.

Tak hanya terkait Smart City, bidang Pendidikan, kesehatan dan perekonomian, bakal ikut berkembang. “Salah satu sisi positifnya, tak ada lagi anak-anak kukar yang tertinggal dari sisi pelajaran. Karena bisa memanfaatkan module elearning. Tak ada lagi jarak antara penerapan di kota besar dan di pedesaan,” katanya.   

Sebagai langkah awal, dibutuhkan sinkronisasi peta data dan rencana kerjasama dengan stakeholder untuk membuat proyeksi ini segera terealisasi.

Telkom, lewat paket Mangoesky yang mampu mengcover daerah terdalam dan terluar diseantero tanah air, mengklaim mampu memberikan solusi pemerataan jaringan itu dengan budget perkiraan hingga 100 juta perdesa pertahun. Secara teori bukan menjadi hal rumit untuk penerapannya. Karena setiap desa juga telah dilengkapi dengan anggaran pembangunan regular.

“Harus menjadi perhatian utama, karena menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan kebutuhan dasar itu. Akan kita lihat bagaimana nanti pengolahan dan persiapan anggarannya dengan memadukan ADD dan anggaran langsung dari Pemkab,” sebutnya. (*)