KALTIMNEWS.CO – Perdebatan lama kembali muncul dalam momentum pemilihan Ketua KKSS Kaltim: apakah gelar akademik menjadi prasyarat utama untuk memimpin organisasi?
Pertanyaan itu menguat seiring mencuatnya nama H Muhammad Nasir, figur yang dinilai tidak memiliki latar belakang akademik tinggi, namun tetap masuk dalam bursa kandidat.
Alih-alih menghindar, H Nasir justru merespons isu tersebut dengan pendekatan yang lebih mendasar: menggeser fokus dari titel ke kinerja.
“Gelar itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran. Kepemimpinan itu soal tanggung jawab, keputusan, dan hasil yang dirasakan bersama,” ujar H Nasir dalam keterangannya.
Pandangan ini bukan tanpa pijakan. Dalam khazanah manajemen modern, Peter Drucker telah lama menekankan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan dampak, bukan sekadar latar belakang akademik. Drucker memisahkan secara tegas antara simbol dan substansi: gelar bisa menjadi simbol kapasitas, tetapi kepemimpinan diuji dalam praktik.
Sejarah juga memberi banyak preseden. Nama Abraham Lincoln kerap dijadikan rujukan dalam diskursus ini. Tanpa pendidikan formal tinggi, Lincoln memimpin Amerika Serikat dalam salah satu periode paling krusial, menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan bisa lahir dari keputusan dan keberanian, bukan semata dari institusi pendidikan.
Dalam konteks organisasi seperti KKSS yang bertumpu pada relasi sosial, jejaring kekeluargaan, dan dinamika komunita, argumen ini menemukan relevansinya. Kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan konseptual, tetapi bergerak ke ranah praksis: merawat kepercayaan, mengelola perbedaan, dan menjaga kohesi.
H Nasir menempatkan dirinya dalam kerangka itu. Ia tidak menafikan pentingnya pendidikan, tetapi menolak menjadikannya sebagai satu-satunya variabel penentu.
“Yang dibutuhkan organisasi adalah pemimpin yang hadir, yang bisa mendengar, dan yang mampu menyelesaikan persoalan,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi upaya membingkai ulang cara publik menilai kandidat. Jika gelar adalah titik awal, maka rekam jejak adalah proses panjang yang lebih menentukan. Dalam organisasi berbasis sosial seperti KKSS, legitimasi sering kali tidak lahir dari ruang kelas, melainkan dari interaksi berkelanjutan di tengah anggota.
Di titik ini, perdebatan soal gelar sesungguhnya beralih menjadi pertanyaan yang lebih substansial: sejauh mana seorang kandidat mampu mengubah kepercayaan menjadi kerja kolektif.
H Nasir tampaknya menyadari bahwa kontestasi ini bukan sekadar soal citra, tetapi soal persepsi publik terhadap kapasitas. Dengan menekankan pengalaman lapangan dan kedekatan dengan anggota, ia mencoba menempatkan dirinya sebagai figur yang bekerja dari bawah bukan semata tampil dari atas.
“Ini bukan tentang siapa yang paling tinggi gelarnya, tapi siapa yang paling siap bekerja,” ujarnya.
Dalam dinamika pemilihan yang kian menghangat, narasi seperti ini berpotensi menggeser orientasi pemilih: dari simbol ke substansi, dari gelar ke kinerja. Dan di situlah, perdebatan lama menemukan bentuk barunya. (rif/kaltimnews.co)