KALTIMNEWS.CO, Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mrminta Pemrintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelar proses seleksi direksi perusahaan daerah atau perusda di Kaltim bisa berlangsung dengan baik. Sehingga direksi yang terpilih kelak bisa menjalankan orientasi bisnis yang tepat. Demikian yang diutarakan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nindya Listiyono kepada media ini, Rabu (14/4/2021) siang.
“Mengingat secara ketentuan, proses seleksi direksi perusda, dilakukan tanpa melibatkan DPRD. Jangan sampai terjadi seperti banyak case terhadap perusda di provinsi maupun kabupaten/kota, banyak yang terjadi masalah,” ucapnya.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar itupun sangat berharap Pemprov Kaltim memberi perhatian serius terhadap hal tersebut. Termasuk menjalankan peran monitoring semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
“Kami juga berencana memanggil para calon direksi perusda untuk meminta dipaparkan rencana bisnis yang bakal dibawa dalam jangka waktu tertentu,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ikut berharap hal tersebut bisa jadi atensi serius Pemprov Kaltim. “Di perusda, SDM pengelolanya harus diperhatikan. Jangan sampai malah manja,” sebutnya.
Makmur mencontohkan kala ia masih menjabat bupati Berau 2005—2015. Kala itu, perusda tak berjalan maksimal. Hingga keberadaannya pun tak berpengaruh terhadap kemajuan daerah. “Dari pengalaman saya Berau, perusda sempat tak lagi dihidupi karena tak terkelola dengan baik,” ungkapnya.
Menyikapi sorotan terhadap perusda tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, menyerahkan seleksi direksi perusda yang kini sedang bergulir kepada panitia seleksi atau pansel yang telah terbentuk. Kendati demikian, sejak jauh hari ia telah memesankan agar figur yang terpilih kelak adalah sosok yang kompeten dalam mengurus perusda.
Mengenai kinerja perusda yang terseok-seok, Hadi juga tak mengelak. Secara terbuka ia juga dalam beberapa kesempatan turut menyayangkan kinerja perusda di provinsi ini. Namun demikian, hal serupa juga terjadi di seluruh Indonesia. Dari perusda, BUMD, bahkan BUMN, rata-rata terus merugi.
“Ini yang jadi persoalan. Tak ada yang kompeten, sementara uang dari pemerintah yang digunakan,” pungkasnya. (*)