KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Sebelum akhirnya mencapai final Sabtu (30/11/2019) malam tadi, aksi penolakan oleh mayoritas fraksi terjadi dalam agenda Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Jumat (29/11/2019) sore kemarin diwarnai aksi penolakan oleh mayoritas fraksi. Dari delapan fraksi hanya Demokrat yang menyetujui. Selebihnya, F-PDI Perjuangan-Hanura, F-Gerindra, F-Golkar, F-PKS, F-Nasdem, F-PAN dan F-Kebangkitan Pembangunan, menolaknya.
Nah, item apa yang menjadi alasan deretan fraksi itu menolaknya?
Adalah selisih dengan jumlah besar senilai Rp702,336 miliar yang menjadi pokok persoalan. Selisih tersebut berasal dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD 2020 Samarinda. Pada data KUA-PPAS 2020, nilai anggarannya sebesar Rp2,32 triliun. Tetapi, di dokumen RAPBD 2020 naik menjadi Rp3,02 Ketujuh fraksi itu jsepakat kalau Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda terkait penambahan dana ratusan miliar itu yang berujung penolakan.
“Harus ada kejelasan mengapa ada selisih itu dituangkan ke dalam RAPBD. Penambahan item DAU (Dana Alokasi Umun) dan Bankeu (Bantuan Keuangan) harus dirincikan. Tanpa ada penjelasan, tak mungkin kami terima begitu saja,” kata Ketua DPRD Samarinda Siswadi.
Pada akhirnya meminta Pemkot Samarinda melalui TAPD memperbaiki dokumen RAPBD 2020 dan memasukkan keterangan mengenai penambahan dana Rp702 miliar tersebut diperinci. Meski hanya punya waktu 1 hari, hingga Sabtu (30/11/2019) pukul 00.00 Wita, tengah malam ini, Siswadi yakin kondisi itu bisa diatasi tim TAPD Samarinda.
“Persoalan ini sebenarnya sederhana. Tapi pemkot sudah memperbaikinya dan rekan-rekan di fraksi juga sudah memahaminya,” katanya. (adv)