KALTIMNEWS.CO, Keberadaan Fuel Card sejatinya dibarengi dengan aturan penyeragaman batas kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) disemua daerah, hal tersebut disampikan Sekerataris Komisi III DPRD Kota Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie kepda media ini, Rabu (22/2/2023) siang.
“Kebijakan Fuel Card bukan hanya di Samarinda saja. melainkan di luar Samarinda juga mengeluarkan kebijakan yang sama, namun yang mebdakan batas maksimal pengambilannya, ada yang maksimal 120 liter, ada juga yang 200 liter itu tergantung masing masing daerah,” ujar Novan.
Dengan perbedaan demikian maka tak heran kata dia jika ada sejumlah oknum yang menggunakan celah tersebut untuk mamanfaatkan kebijakan tersebut.
DPRD Samarinda kata dia telah melakukan Sidak terkait hal ini beberpa waktu yang lalu, dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah truk yang mengantongi Fuel Card dengan kapasitas maksimal 200 liter.
“Untuk truk yang lintas provinsi atau kota itu tidak akan cukup jika diisi hanya 200 liter. Jadi mereka harus mengantri kembali. Jadi misalnya mau ke Berau, mereka harus antre hari ini, besok, dan lusa. Secara tiga hari berturut turut,” sebutnya.
Oleh karena itu dirinya meminta kepada pihak terkait agar seluruh kebijakan terkait Fuel Card dapat dikoordinasikan antar daerah, untuk meratakan jumlah maksimal pembelian.
“Coba saja kuota solar itu bisa lebih ditingkatkan, sudah pasti antrean berkurang. Namun perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap oknum-oknum yang melakukan kecurangan dengan menggunakan Fuel Cars tersebut,” tandasnya. (*)