KALTIMNEWS.CO, Ada beberapa hal fatal yang membuat dalam postur APBN yang menjadi pemicu kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mapun hutang Negara. Pertama, Pemerintah Repubik Indonesia salah prediksi dalam satuan harga minyak dunia. Kedua, pemerintah tak mampu menahan jebolnya angka produksi minyak nasional. Padahal terlalu banyak lubang kebocoran jika berbasis hitungan angka produksi. Demikian yang disebutkan Anggota DPRD Kota Samarinda, Nursobah kepada awak media beberapa waktu yang lalu.
“Persoalan lainnya yakni pemerintah tak menggunakan peluang “Windfall” sebagai salah satu instrumen penguat meski tak seberapa. Selain itu Pemerintah menjadi tunggangan banyak pihak dengan sangat tega selalu korbankan rakyat,” sebutnya.
Menurutnya hingga kini, pemerintah tak solid dan serius dalam mencari solusi efektif dan kreatif. Selain itu, Pemerintah dan DPR-RI terlalu yakin pembangunan infrastruktur selalu bisa dilakukan penuh kendali anggaran.
“Pemerintah dan DPR RI selalu meloloskan angka hutang konsumtif tetapi abai terhadap upaya menutupi hutang dan sengsara rakyat. Terlalu kasar jika menyebut pemerintah under capasity tapi perulangan dilakukan berbilang tahun tak kunjung solusi kecuali menambah hutang,” kata dia.
Kemudian lanjut dia, pemerintah abai menyelesaikan masalah kecil internal dengan merawat konflik bahkan terkesan mendrive konflik sebagai pengalihan isu.
“Lihat saja berkali-kali disebut jebol APBN tapi tak mau likuidasi lembaga atau BUMN tak efektif dan manfaat sebagaimana banyak usulan pakar ekonomi dan pemerintahan. Padahal sejatinya APBN untuk rakyat Indonesia dengan segala SDA yang diwariskan. Tapi selalu jadi santapan asing dan aseng. Dan, dan yang terakhir, pemerintah fatal dan tak efektif. Sebaiknya tak lagi berpikir memimpin. Tapi harus dipimpin dengan membiarkan sejarah menemukan dan menentukan orang orangnya yang akan menjadi lokomotive bangsa, Seharusnya kita nikmati bukan menyengsarakan kita semua,” tutup Nursoba (*)