KALTIMNEWS.CO, Sejatinya pembangunan yang dilakukan di daerah harus sejalan dengan sejumlah elemen pemerintah lainnya hal ini agar sejumlah permasalahan yang dihadapI suatu daerah dapat terselesaikan dengan baik.
Demikian yang dituturkan Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoeranie kepada media ini, Selasa (31/1/2023) siang.
“Penanganan banjir di Samarinda masih tidak sinkron antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat,” kata Angkasa Jaya.
Angkasa meberikan contoh yang kini terjadi di Samarinda “Coba liat saja, masalah pekerjaan pematangan lahan eks lapangan voorvo, yang lahannya milik Pemprov Kaltim. Lalu, pekerjaan pembangunan drainase oleh Pemkot di Jalan AW Syahranie, semuanya terbentur dengan kebijakan yang berbeda,” ungkapnya.
Hal ini pun dinilai Angkasa sebagai suatu budaya atau kebiasaan pemerintah. “Saya lihatnya memang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya, kalau Pemkot dan Pemprov, siapapun Wali Kota atau Gubernurnya, kok selalu tidak sinkron,” tandas dia. (*)