KALTIMNEWS.CO, Pembangunan Istana Negara di Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Sepaku sejatinya dibangun secara konsisten oleh pemerintah pusat. Hal ini disebutkan Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin kepada media ini.
“Kita tentunya meminta kepada pemerintah pusat untuk konsisten dalam membangun infrastruktur IKN Nusantara, termasuk istana Negara,” ujarnya.
Senter isu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pemindahan IKN secara bertahap pada 2024 mendatang. Bahkan direncanakan upacara Hari Ulang Tahun (RI) 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di wilayah IKN.
“Kita tentunya berharap keinginan Presiden RI yang menargetkan tahun 2024 sudah menempati istana negara di IKN dapat terwujud dan terlaksana,” sebutnya.
Kehadiran IKN kata Raup tentunya membawa imbas yang baik terhadap ekonomi wilayah setempat, khusunya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), oleh karena itu pemerintah daerah harus menjembatani pelaku UMKM setiap peluang usaha di IKN.
“Seperti pelabuhan logistik IKN yang sedang dibangun, itu ada ruang bagi UMKM kita untuk buka warung. Untuk bisa tembus di situ, tentu diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjembatani UMKM,” imbuhnya.
Raup Muin mengapresiasi, upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan pemindahan ibu kota. Sejumlah proyek infrastruktur sedang dibangun. Selain istana negara, perumahan pekerja IKN, Bendungan Sepaku-Semoi dan jalan tol, pemerintah pusat juga sedang membangun pelabuhan logistik IKN di wilayah Kecamatan Sepaku.
“Kami apresiasi pemerintah pusat yang telah membangun sejumlah proyek infrastruktur IKN,” tuturnya. (ads/DPRD PPU)