Skip to content

13 Ribu Lulusan SD, SMP Negeri Samarinda Hanya Tampung 10 Ribu Siswa

Dipublikasikan: 17 Nov 2026, 12:10
ADVERTORIAL
13 Ribu Lulusan SD, SMP Negeri Samarinda Hanya Tampung 10 Ribu Siswa

KALTIMNEWS.CO – Persoalan penerimaan murid baru di Samarinda tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki mekanisme pendaftaran. Ketimpangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dan kapasitas SMP negeri masih menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota.

Data pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 memperlihatkan sekitar 13.000 siswa lulus dari jenjang SD. Sementara itu, kapasitas SMP negeri di Samarinda hanya mampu menampung sekitar 10.004 murid.

Artinya, terdapat selisih sekitar 2.996 siswa antara jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP negeri. Kondisi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pemerataan akses pendidikan di Kota Tepian.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai persoalan penerimaan murid baru perlu menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Menurutnya, masalah yang berulang dalam proses penerimaan siswa tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan teknis tahunan.

“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun,” ungkap Anhar dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor Disdikbud Samarinda.

Bagi Anhar, evaluasi pelayanan pendidikan harus menyentuh persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan prosedur penerimaan murid baru berjalan transparan, informasinya mudah dipahami, serta memberikan kepastian kepada orang tua calon murid.

Ketimpangan daya tampung tersebut juga perlu dibaca bersama persoalan persebaran sekolah. Ketersediaan kursi secara keseluruhan belum tentu menjamin seluruh calon murid dapat mengakses sekolah yang sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya.

Karena itu, pembenahan SPMB perlu disertai evaluasi terhadap kapasitas dan distribusi layanan pendidikan, bukan hanya memperbaiki tahapan administrasi pendaftaran.

Anhar menegaskan DPRD siap mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.

Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah atau kursi yang tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan kapasitas pendidikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat agar setiap lulusan SD memiliki akses yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)