KALTIMNEWS.CO – Persoalan potensi pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar membutuhkan penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Jika terbawa ke tahun anggaran 2027, tekanan terhadap keuangan Pemerintah Kota Samarinda berpotensi semakin besar.
Karena itu, pengawalan terhadap persoalan opsen dan bagi hasil pajak menjadi salah satu agenda penting bagi DPRD Samarinda.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Harminsyah, kepada media ini mengatakan bahwa langkah penyelesaian yang terukur agar persoalan pendapatan daerah tidak mengganggu kewajiban pemerintah dan program pembangunan.
Penyelesaian sebelum memasuki tahun anggaran baru penting untuk memberikan kepastian terhadap perencanaan keuangan daerah.
Ada Beberapa Langkah yang Perlu Dikawal
Persoalan tersebut setidaknya membutuhkan beberapa langkah penyelesaian.
Pertama, memastikan seluruh perhitungan penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak memiliki dasar yang jelas.
Kedua, memperkuat komunikasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim agar perbedaan pandangan mengenai alokasi penerimaan dapat diselesaikan.
Ketiga, memastikan seluruh kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga terdata dan masuk dalam perencanaan anggaran.
Keempat, DPRD perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan.
Pembentukan Pansus menjadi salah satu opsi yang telah mengemuka di DPRD Samarinda. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan anggota Banggar Abdul Rohim.
Pemkot Sudah Menempuh Jalur Keberatan
Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya mengungkapkan potensi pengurangan pendapatan sebesar Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen.
Rinciannya terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen dan lebih dari Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Komunikasi personal juga telah dilakukan untuk mencari penyelesaian.
Namun, pemerintah kota membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada koreksi terhadap kebijakan penyesuaian alokasi tersebut.
Kepastian Anggaran Menjadi Prioritas
Penyelesaian persoalan ini memiliki arti penting bagi penyusunan APBD 2027.
Pemerintah kota membutuhkan kepastian mengenai besaran pendapatan yang dapat diterima agar perencanaan belanja tidak disusun berdasarkan proyeksi yang masih dipersoalkan.
Di sisi lain, kewajiban kepada pihak ketiga harus tetap diperhitungkan agar tidak menimbulkan persoalan pembayaran pada tahun berikutnya.
Dengan nilai potensi pengurangan mencapai Rp209 miliar, penyelesaian persoalan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal Samarinda.
Tantangannya bukan hanya memperjuangkan angka pendapatan, melainkan memastikan setiap hak keuangan daerah dan kewajiban pemerintah dapat diselesaikan secara transparan, terukur, dan sesuai ketentuan. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO:istimewa)