KALTIMNEWS.CO - Pemanfaatan ruang jalan tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Infrastruktur yang menjadi fasilitas publik tersebut memiliki batas penggunaan agar fungsinya tidak terganggu oleh kepentingan pihak tertentu.
Persoalan ini menjadi salah satu materi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan yang sedang dibahas DPRD Samarinda.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Abdul Rohim menjelaskan, rancangan regulasi tersebut tidak hanya mengatur pembagian dan pemanfaatan ruang jalan, tetapi juga memuat ketentuan sanksi terhadap penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai aturan.
Keberadaan sanksi menjadi bagian dari upaya memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran pemanfaatan fasilitas publik.
Sebab, tanpa batasan dan mekanisme penegakan yang jelas, penggunaan ruang jalan berpotensi tidak terkendali. Padahal, ruang tersebut memiliki fungsi yang harus tetap dijaga untuk kepentingan masyarakat.
Raperda Pemanfaatan Jalan juga mengatur tiga kategori ruang jalan, yaitu ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
Pembagian tersebut menjadi dasar untuk menentukan batas pemanfaatan serta aktivitas yang dapat dilakukan di sekitar infrastruktur jalan.
Selain pengaturan penggunaan ruang jalan, rancangan regulasi turut membahas pekerjaan penggalian untuk pemasangan kabel dan pipa. Pihak ketiga yang melakukan pekerjaan tersebut direncanakan wajib menyediakan garansi bank sebagai jaminan pemulihan kondisi jalan.
Namun, substansi sanksi dalam Raperda perlu dibedakan dari mekanisme garansi bank. Garansi bank berkaitan dengan jaminan pemulihan jalan, sedangkan sanksi ditujukan pada penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai ketentuan.
Kejelasan rumusan sanksi menjadi penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketentuan mengenai jenis pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme penegakan harus mengikuti rumusan akhir peraturan.
Abdul Rohim menjelaskan, rancangan Raperda Pemanfaatan Jalan masih dalam tahap harmonisasi.
Dengan demikian, ketentuan sanksi yang dibahas belum menjadi aturan yang dapat diberlakukan. Masih diperlukan proses penyempurnaan sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Melalui regulasi ini, pemanfaatan jalan diharapkan tidak hanya memiliki aturan mengenai apa yang boleh dilakukan, tetapi juga konsekuensi yang jelas ketika ketentuan tersebut dilanggar. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Istimewa)