Skip to content

Ke Mana Rp209 Miliar Samarinda? DPRD Perlu Telusuri Perhitungan Pajak

Dipublikasikan: 19 Nov 2026, 17:10
ADVERTORIAL
Ke Mana Rp209 Miliar Samarinda? DPRD Perlu Telusuri Perhitungan Pajak

KALTIMNEWS.CO – Potensi pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar tidak cukup hanya dijawab melalui perbedaan angka dalam dokumen anggaran. Pemerintah perlu membuka dasar perhitungan agar persoalan alokasi opsen dan bagi hasil pajak dapat dipahami secara transparan.

Persoalan ini menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian Badan Anggaran DPRD Samarinda.

Anggota Banggar DPRD Samarinda, Harminsyah, kepada media ini mengatakan bahwa pembahasan mengenai pentingnya pengawasan terhadap perubahan penerimaan daerah yang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah kota.

Transparansi menjadi penting karena nilai pengurangan yang dipersoalkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Tanpa penjelasan mengenai komponen dan dasar perhitungan, pemerintah daerah akan kesulitan memastikan apakah perubahan alokasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dua Komponen Menjadi Sorotan

Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya menyampaikan potensi pengurangan penerimaan sebesar Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen.

Angka tersebut berasal dari dua komponen utama.

Pertama, pengurangan lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen. Kedua, pengurangan lebih dari Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

Kedua komponen tersebut membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai dasar penghitungan, periode penerimaan, serta ketentuan pembagian yang digunakan.

Dengan begitu, pemerintah kota dan DPRD memiliki landasan yang sama dalam menilai kebijakan penyesuaian alokasi.

Dokumen Perhitungan Perlu Dibuka

Ada sejumlah aspek yang relevan untuk ditelusuri dalam persoalan tersebut.

Di antaranya, dasar penetapan alokasi, perbandingan proyeksi penerimaan dengan angka setelah penyesuaian, mekanisme pembagian, serta dampak perubahan terhadap APBD Samarinda.

Penelusuran tersebut juga penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam memahami komponen pendapatan yang menjadi hak masing-masing daerah.

DPRD dapat menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk meminta penjelasan dari perangkat daerah terkait maupun pihak pemerintah provinsi.

Pembentukan Pansus juga pernah diusulkan anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim sebagai salah satu mekanisme pengawalan persoalan tersebut.

Akuntabilitas Menentukan Penyelesaian

Pemkot Samarinda telah menyampaikan keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Pemerintah kota juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila persoalan tidak mendapatkan koreksi.

Namun, penyelesaian yang kuat membutuhkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejelasan perhitungan akan membantu menentukan apakah perubahan alokasi perlu dikoreksi, sekaligus memberikan kepastian bagi penyusunan APBD 2027.

Pada akhirnya, persoalan Rp209 miliar bukan hanya menyangkut besaran penerimaan yang berkurang, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan keuangan antarpemerintah daerah. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO:redaksi kaltimnews.co)