KALTIMNEWS.CO - Tidak semua bagian jalan memiliki fungsi dan batas pemanfaatan yang sama. Perbedaan fungsi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan aturan mengenai penggunaan infrastruktur jalan di Samarinda.
DPRD Samarinda melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan tengah menyiapkan pengaturan yang membagi ruang jalan ke dalam tiga kategori.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Abdul Rohim menjelaskan, tiga kategori tersebut meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
Ketiganya menjadi bagian penting dalam rancangan regulasi untuk memperjelas ruang yang dapat dimanfaatkan serta aktivitas yang perlu diatur di sekitar jalan.
Pengaturan ruang manfaat jalan berkaitan dengan bagian jalan yang digunakan untuk mendukung fungsi utama infrastruktur. Sementara ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan menjadi bagian dari pembagian ruang yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan jalan.
Kejelasan pembagian tersebut dibutuhkan agar berbagai aktivitas yang menggunakan atau berhubungan dengan ruang jalan tidak mengabaikan fungsi infrastruktur sebagai fasilitas publik.
Dalam praktiknya, pemanfaatan jalan tidak hanya berkaitan dengan kendaraan yang melintas. Ada pula kepentingan pembangunan dan aktivitas pihak ketiga, seperti pemasangan jaringan kabel dan pipa.
Raperda ini juga memperhatikan akses menuju bangunan milik swasta yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Untuk pekerjaan penggalian, rancangan regulasi menyiapkan kewajiban garansi bank bagi pihak ketiga. Jaminan tersebut diarahkan untuk memastikan kondisi jalan dipulihkan setelah pekerjaan selesai.
Selain itu, rancangan peraturan memuat sanksi terhadap penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan cakupan tersebut, Raperda Pemanfaatan Jalan tidak hanya membahas satu jenis aktivitas, melainkan berupaya menata berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan ruang jalan.
Abdul Rohim menjelaskan, rancangan regulasi tersebut masih dalam tahap harmonisasi. Artinya, rumusan mengenai tiga kategori ruang jalan beserta ketentuan lainnya masih berada dalam proses pembahasan.
Tahap ini menjadi bagian penting untuk memastikan aturan yang disusun memiliki batasan dan substansi yang jelas sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Jika nantinya disahkan, regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang jalan sekaligus menjaga fungsi infrastruktur sebagai fasilitas publik. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Istimewai)