Skip to content

Kewajiban Pemkot Bisa Menumpuk pada 2027, Harminsyah Soroti Risiko Fiskal

Dipublikasikan: 19 Nov 2026, 18:14
ADVERTORIAL
Kewajiban Pemkot Bisa Menumpuk pada 2027, Harminsyah Soroti Risiko Fiskal

KALTIMNEWS.CO – Tahun anggaran 2027 berpotensi menjadi periode yang berat bagi keuangan Pemerintah Kota Samarinda apabila persoalan pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar tidak segera diselesaikan.

Tekanan tersebut tidak hanya berasal dari berkurangnya potensi penerimaan, tetapi juga kemungkinan bergesernya kewajiban pembayaran pemerintah kepada pihak ketiga.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Harminsyah, menyoroti risiko fiskal yang dapat muncul ketika kewajiban keuangan pemerintah bertemu dengan keterbatasan ruang anggaran.

Persoalan ini perlu diantisipasi sejak penyusunan APBD agar kewajiban yang belum terselesaikan tidak menumpuk dan mengganggu pembiayaan program pada tahun berikutnya.

Beban Anggaran Berpotensi Berlipat

Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya mengungkapkan bahwa penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim berpotensi mengurangi penerimaan daerah sebesar Rp209 miliar.

Nilai tersebut setara dengan sekitar 26,24 persen dari penerimaan yang menjadi persoalan.

Jika pengurangan tersebut berdampak terhadap kemampuan pembayaran pemerintah, konsekuensinya dapat meluas ke tahun anggaran berikutnya.

Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan harus tetap diperhitungkan dalam perencanaan anggaran.

Artinya, pemerintah kota tidak hanya menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan belanja baru, tetapi juga harus menyediakan anggaran untuk menuntaskan kewajiban sebelumnya.

Kontraktor Menunggu Kepastian Pembayaran

Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku usaha yang telah menyelesaikan pekerjaan pemerintah.

Bagi kontraktor, keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi arus kas dan kemampuan memenuhi kewajiban operasional perusahaan.

Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proyek pemerintah.

Karena itu, kepastian pembayaran perlu menjadi bagian dari pembahasan fiskal, bukan sekadar persoalan administratif setelah pekerjaan selesai.

APBD 2027 Perlu Disiapkan Lebih Cermat

Dalam situasi pendapatan yang tertekan, pemerintah kota perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kewajiban keuangan yang harus diselesaikan.

Besaran kewajiban, sumber pembiayaan, jadwal pembayaran, serta kemampuan pendapatan harus dihitung secara realistis.

DPRD juga perlu mengawal agar kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga mendapatkan perhatian dalam proses pembahasan anggaran.

Pemkot Samarinda sebelumnya telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan meminta peninjauan kembali terhadap penyesuaian alokasi.

Pemerintah kota turut membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada koreksi.

Penyelesaian persoalan tersebut menjadi penting agar APBD 2027 tidak dibebani persoalan keuangan yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak tahun anggaran sebelumnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTo / Desain kaltimnews.co)