Skip to content

Pendapatan Samarinda Terancam Susut, Bagaimana Nasib Pembangunan?

Dipublikasikan: 19 Nov 2026, 15:50
ADVERTORIAL
Pendapatan Samarinda Terancam Susut, Bagaimana Nasib Pembangunan?

KALTIMNEWS.CO – Ancaman berkurangnya pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan angka dalam APBD. Kemampuan Pemerintah Kota Samarinda mempertahankan program pembangunan dan pelayanan publik juga berpotensi menghadapi tekanan.

Persoalan ini menjadi perhatian dalam pengawasan anggaran DPRD Samarinda. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Harminsyah, ikut menyoroti tentang pentingnya menjaga kapasitas fiskal daerah di tengah penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak.

Sebab, pendapatan daerah merupakan salah satu fondasi utama pembiayaan pembangunan.

Ketika penerimaan berkurang, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas belanja. Tantangannya adalah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak menjadi korban dari tekanan fiskal.

Rp209 Miliar dan Risiko Penyesuaian Belanja

Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya menyampaikan bahwa potensi pengurangan pendapatan daerah mencapai sekitar Rp209 miliar atau 26,24 persen.

Pengurangan itu berasal dari dua komponen, yakni lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen dan lebih dari Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

Nilai tersebut berpotensi memengaruhi ruang belanja pemerintah kota, terutama ketika berbagai kebutuhan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan.

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah harus mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan pelayanan dasar, serta kewajiban yang telah berjalan.

Jika pendapatan tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya, penyesuaian belanja menjadi salah satu konsekuensi yang harus diantisipasi.

Pembangunan Tidak Bisa Lepas dari Kepastian Anggaran

Tekanan terhadap APBD dapat memengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.

Karena itu, persoalan pengurangan pendapatan perlu diselesaikan dengan memperhatikan dampak terhadap program prioritas.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus menjaga kesinambungan pelayanan publik dan memastikan kewajiban kepada pihak ketiga tidak terbengkalai.

Kewajiban pembayaran proyek yang belum terselesaikan bahkan dapat menjadi beban tambahan pada APBD 2027.

DPRD Perlu Memastikan Penyelesaian

Pemkot Samarinda sebelumnya telah menyampaikan keberatan dan meminta peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Langkah tersebut ditempuh untuk memperjuangkan kembali alokasi pendapatan daerah yang dipersoalkan.

DPRD memiliki kepentingan untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung secara transparan dan tidak mengganggu perencanaan pembangunan.

Persoalan Rp209 miliar pada akhirnya menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, kewajiban keuangan, dan kebutuhan masyarakat.  (*/adv/rif/kaltimnews.co: FOTO: Redaksi kaltimnews.co)