KALTIMNEWS.CO – Persoalan pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar membuka ruang perdebatan mengenai kepastian pembagian penerimaan pajak antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda.
Di tengah persoalan tersebut, kepastian hak keuangan daerah menjadi perhatian dalam pengawasan DPRD Samarinda.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Harminsyah, menjadi narasumber utama dalam pembahasan mengenai dampak penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak terhadap kondisi fiskal pemerintah kota.
Persoalan ini penting karena menyangkut sumber penerimaan yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Samarinda.
Bagi pemerintah kota, kepastian penerimaan bukan sekadar persoalan administratif. Perubahan alokasi dapat memengaruhi perencanaan belanja, pelaksanaan program, hingga penyelesaian kewajiban keuangan.
Persoalan Alokasi Rp209 Miliar
Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya mengungkapkan adanya potensi pengurangan pendapatan daerah sebesar 26,24 persen atau sekitar Rp209 miliar akibat penyesuaian alokasi oleh Pemprov Kaltim.
Rinciannya terdiri atas pengurangan lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen dan lebih dari Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Besarnya nilai tersebut membuat persoalan perlu mendapatkan penjelasan yang menyeluruh, terutama mengenai dasar perhitungan dan mekanisme penetapan alokasi.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat dapat memahami faktor yang melatarbelakangi perubahan penerimaan tersebut.
Pemkot Sudah Mengajukan Keberatan
Pemkot Samarinda sebelumnya telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Komunikasi personal juga dilakukan untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Pemerintah kota menyatakan membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak terdapat koreksi terhadap kebijakan penyesuaian alokasi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya menyangkut perbedaan perhitungan anggaran, tetapi juga kepastian mekanisme pembagian penerimaan daerah.
DPRD Perlu Mengawal Transparansi
Dalam persoalan seperti ini, DPRD memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
Pembahasan dapat diarahkan pada penelusuran dasar hukum, dokumen perhitungan, komponen penerimaan, serta dampaknya terhadap APBD Samarinda.
Kejelasan tersebut diperlukan agar penyelesaian tidak berhenti pada komunikasi antarpemerintah, tetapi menghasilkan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dengan potensi pengurangan mencapai Rp209 miliar, kepastian alokasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas fiskal Samarinda dan memastikan perencanaan pembangunan tidak terganggu. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO/ Desain kaltimnews.co)