KALTIMNEWS.CO - Akses keluar-masuk bangunan milik swasta tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemilik gedung. Ketika terhubung langsung dengan jalan umum, aktivitas kendaraan dari dan menuju bangunan juga dapat memengaruhi kelancaran lalu lintas.
Persoalan tersebut ikut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan di Samarinda.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Abdul Rohim menjelaskan, salah satu materi yang diatur dalam rancangan regulasi tersebut adalah pemanfaatan ruang jalan oleh berbagai pihak, termasuk akses menuju bangunan milik swasta.
Pengaturan diperlukan karena jalan memiliki fungsi publik yang harus tetap dijaga. Pemanfaatan ruang di sekitar jalan tidak semestinya mengabaikan kepentingan masyarakat yang melintas.
Akses kendaraan menuju bangunan, misalnya, dapat memengaruhi arus lalu lintas apabila keberadaannya tidak memperhatikan kondisi jalan dan aktivitas kendaraan di sekitarnya.
Karena itu, penggunaan ruang jalan perlu memiliki batasan yang jelas agar kepentingan pemilik bangunan dan kepentingan pengguna jalan dapat berjalan beriringan.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda yang juga mengatur ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, serta ruang pengawasan jalan.
Ketiga kategori ruang tersebut menjadi dasar dalam menata aktivitas yang berkaitan dengan infrastruktur jalan.
Meski demikian, masuknya persoalan akses bangunan swasta dalam Raperda tidak berarti seluruh akses yang sudah ada akan ditutup atau dilarang. Ketentuan teknis dan batasan pemanfaatannya tetap bergantung pada rumusan akhir peraturan.
Hal yang perlu dipastikan adalah bagaimana penggunaan ruang jalan dapat berlangsung secara tertib tanpa mengganggu fungsi utama jalan sebagai fasilitas publik.
Abdul Rohim menjelaskan, Raperda Pemanfaatan Jalan masih dalam tahap harmonisasi. Proses tersebut diperlukan untuk menyempurnakan substansi pengaturan sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan adanya regulasi ini, pemanfaatan ruang jalan diharapkan memiliki kepastian aturan, baik bagi masyarakat maupun pemilik bangunan yang membutuhkan akses menuju jalan umum. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)