Skip to content

Rp209 Miliar Terancam, Nasib Kontraktor Samarinda Jadi Sorotan

Dipublikasikan: 19 Nov 2026, 14:46
ADVERTORIAL
Rp209 Miliar Terancam, Nasib Kontraktor Samarinda Jadi Sorotan

KALTIMNEWS.CO – Persoalan potensi pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan DPRD Samarinda. Pelaku usaha yang mengerjakan proyek pemerintah juga berpotensi ikut menanggung dampaknya apabila keterbatasan anggaran membuat pembayaran tertunda.

Kondisi tersebut menempatkan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Harminsyah, menjadi narasumber utama dalam sorotan terhadap dampak fiskal tersebut, terutama berkaitan dengan kepastian pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor.

Bagi perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah, pembayaran bukan sekadar urusan administrasi. Dana tersebut berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan, pembayaran tenaga kerja, kewajiban kepada pemasok, hingga keberlangsungan operasional usaha.

Ketika pembayaran tertunda, dampaknya dapat menjalar ke berbagai aktivitas ekonomi.

Pekerjaan Selesai, Pembayaran Harus Jelas

Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya menyebut pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang ikut menanggung dampak persoalan penyesuaian alokasi pendapatan daerah.

Perhatian tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, tetapi pembayaran kepada pihak ketiga masih harus dituntaskan pemerintah.

Jika penyelesaian kewajiban bergeser ke tahun anggaran 2027, Pemkot Samarinda perlu kembali mengalokasikan anggaran untuk membayar kewajiban yang belum terselesaikan.

Situasi tersebut berpotensi menambah beban belanja pada APBD berikutnya.

Bagi kontraktor, ketidakpastian pembayaran juga dapat memengaruhi kemampuan mengikuti proyek baru dan memenuhi kewajiban perusahaan.

Pengurangan Rp209 Miliar Menambah Tekanan

Sebelumnya, Andi Harun menyampaikan potensi pengurangan pendapatan Samarinda sebesar 26,24 persen atau sekitar Rp209 miliar akibat penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim.

Rinciannya mencakup lebih dari Rp70 miliar dari sektor opsen dan lebih dari Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

Nilai tersebut dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah kota, terutama apabila kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan harus dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam kondisi demikian, kepastian perhitungan pendapatan dan penyelesaian persoalan dengan pemerintah provinsi menjadi penting.

DPRD Perlu Mengawal Hak Pelaku Usaha

Persoalan pembayaran pihak ketiga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan anggaran daerah.

DPRD tidak hanya perlu memperhatikan besaran pendapatan yang berkurang, tetapi juga memastikan kewajiban pemerintah terhadap penyedia barang dan jasa tetap masuk dalam perencanaan anggaran.

Pemkot Samarinda sendiri telah menyampaikan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Pemerintah kota juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada koreksi terhadap kebijakan penyesuaian alokasi.

Penyelesaian persoalan ini menjadi penting agar tekanan fiskal pemerintah tidak berubah menjadi persoalan likuiditas bagi pelaku usaha yang telah menuntaskan pekerjaan mereka. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)