KALTIMNEWS.CO - Jalan yang selesai digali belum tentu langsung kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Bekas pekerjaan pemasangan kabel dan pipa dapat menjadi persoalan ketika permukaan jalan tidak dipulihkan sesuai kondisi semula atau standar yang ditentukan.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan di Samarinda.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Abdul Rohim menjelaskan, aktivitas pihak ketiga yang menggunakan ruang jalan perlu memiliki pengaturan yang jelas. Sebab, jalan merupakan fasilitas publik yang penggunaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaksana proyek.
Pekerjaan penggalian untuk pemasangan jaringan utilitas, seperti kabel dan pipa, menjadi salah satu aktivitas yang membutuhkan pengaturan tersebut.
Ketika pekerjaan dilakukan, badan jalan dapat mengalami perubahan kondisi. Jika pemulihan tidak dilakukan secara layak, masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut berpotensi menghadapi gangguan setelah proyek selesai.
Karena itu, tanggung jawab pelaksana pekerjaan menjadi bagian penting dalam rancangan regulasi.
Raperda tersebut mengarahkan agar pihak ketiga tidak hanya menyelesaikan pekerjaan teknis, tetapi juga memastikan kondisi jalan kembali memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah kewajiban garansi bank. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin adanya sumber pembiayaan apabila pelaksana tidak memenuhi kewajiban pemulihan jalan.
Namun, substansi yang lebih luas dari regulasi tersebut adalah penataan pemanfaatan ruang jalan. Aktivitas pembangunan dan pemasangan utilitas perlu berjalan tanpa mengabaikan fungsi jalan sebagai fasilitas yang digunakan masyarakat.
Abdul Rohim menjelaskan, Raperda Pemanfaatan Jalan masih berada dalam tahap harmonisasi. Dengan demikian, ketentuan yang dibahas belum menjadi peraturan daerah yang berlaku.
Pembahasan ini menjadi penting untuk memastikan setiap pekerjaan yang memanfaatkan ruang jalan memiliki batasan dan tanggung jawab yang jelas.
Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak cukup diukur dari selesainya pemasangan kabel atau pipa. Kondisi infrastruktur yang digunakan masyarakat setelah pekerjaan selesai juga menjadi bagian dari tanggung jawab pelaksana. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)