Skip to content

33 Aduan SPMB Samarinda Berkaitan dengan Jalur Domisili, DPRD Bereaksi

Dipublikasikan: 17 Nov 2026, 13:15
ADVERTORIAL
33 Aduan SPMB Samarinda Berkaitan dengan Jalur Domisili, DPRD Bereaksi

KALTIMNEWS.CO – Jalur domisili menjadi persoalan paling banyak dikeluhkan masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Samarinda.

Dari 36 aduan resmi yang dicatat Tim Pengawas SPMB, sebanyak 33 laporan atau sekitar 91,67 persen berkaitan dengan persoalan jalur domisili dan pergeseran titik koordinat.

Besarnya proporsi aduan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penentuan wilayah penerimaan masih menjadi aspek yang perlu dievaluasi. Bagi masyarakat, kepastian lokasi dan keterbukaan proses seleksi menjadi bagian penting dalam memperoleh akses pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak menganggap persoalan penerimaan murid baru sebagai masalah administratif semata.

Menurutnya, evaluasi standar pelayanan harus mampu menjawab keluhan masyarakat, terutama menyangkut keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur.

“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun,” kata Anhar dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor Disdikbud Samarinda.

Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas mengenai prosedur penerimaan murid baru. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami mekanisme pendaftaran sekaligus mengetahui ketentuan yang berlaku.

Persoalan jalur domisili juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi persebaran sekolah dan daya tampung pendidikan. Data SPMB menunjukkan jumlah lulusan SD di Samarinda mencapai sekitar 13.000 siswa, sedangkan kapasitas SMP negeri hanya sekitar 10.004 kursi.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan perlunya evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap sistem penerimaan murid baru.

Anhar menegaskan DPRD Samarinda mendukung pembenahan pelayanan pendidikan melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.

“Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” ujarnya.

Bagi pemerintah daerah, tingginya aduan terkait jalur domisili menjadi bahan evaluasi penting. Pembenahan mekanisme penerimaan perlu disertai informasi yang mudah diakses dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat, sehingga proses seleksi tidak menimbulkan kebingungan maupun ketidakpastian bagi calon murid dan orang tua. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)