Skip to content

962 Kursi SMP Negeri Samarinda Kosong, Persoalan SPMB Jadi Sorotan DPRD

Dipublikasikan: 17 Nov 2026, 14:18
ADVERTORIAL
962 Kursi SMP Negeri Samarinda Kosong, Persoalan SPMB Jadi Sorotan DPRD

KALTIMNEWS.CO – Ribuan kursi sekolah yang belum terisi di sejumlah satuan pendidikan menjadi salah satu fakta menarik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Samarinda.

Data pelaksanaan SPMB mencatat masih terdapat 962 kursi kosong untuk jenjang SMP dan 2.322 kursi untuk jenjang SD di sejumlah sekolah.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penerimaan murid baru tidak hanya berkaitan dengan jumlah kapasitas sekolah, tetapi juga bagaimana fasilitas pendidikan tersebar dan dapat dijangkau masyarakat.

Kondisi ini menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia meminta pembenahan standar pelayanan pendidikan dilakukan secara serius agar persoalan yang berulang dalam proses penerimaan murid baru dapat dievaluasi.

“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun,” ungkap Anhar dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dibandingkan dengan jumlah lulusan SD di Samarinda yang mencapai sekitar 13.000 siswa. Sementara itu, kapasitas SMP negeri hanya sekitar 10.004 murid.

Di satu sisi terdapat selisih antara jumlah lulusan dan daya tampung SMP negeri. Di sisi lain, masih ada kursi yang belum terisi di sejumlah sekolah.

Dua kondisi tersebut perlu dibaca secara bersamaan agar evaluasi kebijakan tidak berhenti pada perhitungan jumlah kursi semata.

Persebaran sekolah, lokasi tempat tinggal calon murid, serta mekanisme penerimaan menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Namun, data yang tersedia belum menjelaskan secara rinci lokasi dan penyebab kursi-kursi tersebut belum terisi.

Anhar menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari perbaikan pelayanan. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai prosedur penerimaan murid baru maupun layanan pendidikan lainnya.

Ia juga memastikan DPRD siap memberikan dukungan melalui kewenangan penganggaran, pembentukan peraturan, dan pengawasan.

“Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.

Evaluasi SPMB di Samarinda dengan demikian perlu melihat dua sisi sekaligus, yakni kebutuhan penambahan atau pemerataan kapasitas pendidikan dan optimalisasi kursi yang tersedia. Tanpa pemetaan yang lebih terperinci, persoalan akses sekolah berpotensi terus berulang dalam setiap pelaksanaan penerimaan murid baru. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)