KALTIMNEWS.CO – Kepastian prosedur menjadi salah satu persoalan penting dalam pembenahan pelayanan publik di Samarinda. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai instansi yang berwenang, persyaratan, dan tahapan ketika mengurus layanan pemerintahan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, meminta pembenahan standar pelayanan pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan administrasi, tetapi juga memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, evaluasi pelayanan harus mampu mengidentifikasi persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan layanan, termasuk penerimaan murid baru yang kerap menjadi keluhan setiap tahun.
“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun,” ungkap Anhar dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Ia menilai masyarakat harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai prosedur layanan pendidikan. Kejelasan informasi menjadi penting agar tidak terjadi kebingungan ketika warga berhadapan dengan mekanisme administrasi pemerintah.
Dalam forum tersebut, pembahasan juga menyentuh persoalan koordinasi kewenangan penerbitan rekomendasi penelitian yang melibatkan Disdikbud dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda.
Plt. Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan kedua instansi perlu menyelaraskan pelayanan agar tidak terjadi dualisme prosedur.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kewenangan masing-masing instansi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengurus rekomendasi penelitian.
“Ke depannya, rekomendasi tersebut akan disinergikan sebagai solusi agar pelayanan menjadi satu pintu dengan kejelasan kewenangan antara Kesbangpol dan Disdikbud,” jelas Eko.
Bagi Anhar, perbaikan standar pelayanan harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPRD, kata dia, siap memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran, pembentukan peraturan, dan pengawasan.
“Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.
Penyelarasan kewenangan antarlembaga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam reformasi pelayanan publik. Masyarakat tidak seharusnya dibebani ketidakjelasan prosedur hanya karena pembagian tugas antarinstansi belum tersosialisasi dengan baik.
Karena itu, pembenahan pelayanan perlu memastikan setiap instansi memiliki kewenangan yang jelas, informasi yang terbuka, serta mekanisme yang mudah diakses masyarakat. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Istimewa)