KALTIMNEWS.CO – Pelayanan pendidikan tidak hanya dinilai dari kemampuan sekolah menerima murid baru. Kemudahan mengurus administrasi, kepastian prosedur perpindahan sekolah, hingga legalisasi ijazah juga menjadi bagian penting yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperbaiki standar pelayanan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menghadapi ketidakpastian dalam mengakses layanan pendidikan.
Menurut Anhar, persoalan penerimaan murid baru yang terus berulang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Pembenahan juga perlu mencakup layanan administratif lainnya.
“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun,” ungkapnya dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor Disdikbud Samarinda.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai prosedur penerimaan murid baru, legalisasi ijazah, serta perpindahan sekolah.
Ketiga layanan tersebut memiliki kebutuhan administrasi yang berbeda. Namun, semuanya membutuhkan standar pelayanan yang jelas agar masyarakat mengetahui persyaratan, tahapan, dan mekanisme yang harus ditempuh.
Sorotan Anhar sejalan dengan agenda pembaruan standar pelayanan yang disiapkan Disdikbud Samarinda.
Plt. Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan penyederhanaan prosedur administrasi menjadi salah satu fokus evaluasi. Pembenahan mencakup layanan SPMB, mutasi siswa, serta legalisasi ijazah yang menyesuaikan ketentuan e-ijazah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.
Eko menjelaskan Forum Konsultasi Publik digunakan untuk menghimpun masukan dari wali murid, komite sekolah, pengawas, pemerhati pendidikan, akademisi, dan perangkat daerah terkait.
“Melalui forum ini, kami mengharapkan banyak masukan dari berbagai elemen yang hadir untuk memperbaiki standar pelayanan agar lebih terbarui dan kualitas pelayanan publik ke depan semakin baik,” ujarnya.
Bagi Anhar, dukungan DPRD terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.
“Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.
Pembenahan administrasi pendidikan pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Standar pelayanan yang baik bukan sekadar dokumen regulasi, melainkan kepastian bahwa setiap warga memperoleh akses informasi dan prosedur yang mudah dipahami. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Istimewa)