Skip to content

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim Meningkat

Dipublikasikan: 03 Mar 2021, 19:47
ADVERTORIAL
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim Meningkat
Anggota DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh / Foto: istimewa

Banner-DPRD-Kaltim

KALTIMNEWS.CO, Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terbilang cukup tinggi dan menjadi keperihatinan sejumlah pihak. Demikian yang disebutkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh, kepada kaltimnews.co, Rabu (3/3/2021).

“Di 2020 yang lalu, kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 566 kasus, tentu ini menjadi keperihatinan kita, mengingat angka tersebut terbilang cukup tinggi,” ujar Fitri Maisyaroh

Dalam upaya menekan tigkat kasus tersebut, Politisi PKS ini menyebutkan jika selama ini pihaknya kini terus melakukan berbagai upaya termasuk diantaranya menggelar diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

"Kita senantiasa mengingatkan kepada dinas terkait, untuk terus melakukan edukasi ke masyarakat agar tetap melakukan pencegahan dari hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Fitri mengingatkan penidakan kasus terhadap Kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dilakukan walaupun ditengah pandemi Covid-19. “Pandemi bukan berarti memberhentikan aktivitas termasuk dari kegiatan penindakan kasus,” sebutnya.

Disebutkan Fitri, kecendrungan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim dilatar belakangi karena kurangnya sosilaisasi yang dilakukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Namun ini kita maklumi, lantaran OPD terkait hingga kini masih mengalami masalah keterbatasan anggaran, yang kita ketahui bersama dalam alokasi anggaran OPD ini hanya mendapatkan sekian persen saja alokasi anggaran, yang akhirnya penerapan sosialisasi edukatif dan preventif menjadi terkendala,” terangnya.

Kendati demikian legislator Karang Paci ini, tidak berputus asa, sejumlah upaya lain terus digalakkan seperti salah satunya dengan mengajak agar lembaga independen dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah guna mengedukasi masyarakat sehingga program dari pemerintah dalam diterapkan dengan baik serta dirasakan oleh masyarakat.

"Lembaga yang independen bisa bersinergi guna membantu untuk sosialisasi seperti jadi narasumber. Langkah ini, coba kita lakukan dan terus dikembangkan untuk mengatisipasi sejumlah kecenderungan dari berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi," tutupnya. (*)