KALTIMNEWS.CO - Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbaiki mekanisme pendaftaran. DPRD Kota Samarinda justru mendorong perubahan yang lebih mendasar melalui integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data kependudukan Disdukcapil, dan sistem Dinas Pendidikan sejak siswa masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menilai sinkronisasi data lintas instansi menjadi solusi jangka panjang agar proses penerimaan peserta didik baru berlangsung lebih tertib, transparan, dan minim polemik setiap tahunnya.
Menurutnya, apabila data Dapodik milik sekolah telah terhubung dengan data administrasi kependudukan Disdukcapil melalui sistem yang dikelola Dinas Pendidikan, maka setiap siswa sudah dapat mengetahui sekolah yang menjadi rekomendasi berdasarkan domisilinya jauh sebelum memasuki masa pendaftaran.
"Yang kita dorong bukan hanya perbaikan saat SPMB berlangsung, tetapi pembenahan sistem sejak dini. Ketika anak masih kelas 5 SD, data mereka sudah bisa dipadankan antara Dapodik dan Disdukcapil sehingga sekolah tujuan berdasarkan domisili dapat diketahui lebih awal," ujar Harminsyah.
Ia menjelaskan, sistem tersebut akan memberikan waktu yang cukup bagi orang tua untuk memastikan seluruh administrasi kependudukan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila ditemukan alamat yang belum lengkap atau terdapat perbedaan data, pembaruan dapat dilakukan jauh sebelum proses penerimaan siswa dimulai.
Harminsyah mengatakan, selama ini persoalan yang muncul bukan semata-mata karena aturan jalur domisili, melainkan masih adanya data administrasi yang belum sinkron antara sekolah dan data kependudukan.
Akibatnya, saat proses seleksi berlangsung, masih ditemukan alamat kartu keluarga yang belum lengkap maupun titik koordinat domisili yang tidak terbaca secara akurat oleh sistem.
"Kalau sinkronisasi dilakukan sejak kelas 5 SD, maka orang tua tidak lagi panik menjelang SPMB. Semua data sudah diverifikasi lebih awal dan siswa juga sudah memiliki gambaran sekolah mana yang menjadi rekomendasi sesuai domisilinya," katanya.
Politisi Komisi IV DPRD Samarinda itu menilai integrasi data juga akan membantu Dinas Pendidikan dalam menyusun proyeksi kebutuhan ruang belajar, distribusi peserta didik, hingga pemerataan daya tampung sekolah negeri di setiap wilayah.
Selain itu, sekolah dasar dapat memberikan pendampingan kepada orang tua sejak dini mengenai pilihan sekolah lanjutan yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal siswa.
Menurut Harminsyah, sistem tersebut bukan untuk membatasi pilihan siswa, melainkan memberikan kepastian informasi sehingga masyarakat dapat merencanakan pendidikan anak secara lebih matang.
"Rekomendasi itu bukan berarti wajib masuk sekolah tersebut. Anak tetap memiliki kesempatan memilih jalur lain sesuai ketentuan. Tetapi paling tidak sejak awal mereka sudah mengetahui posisi sekolah yang menjadi acuan berdasarkan domisilinya," jelasnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Kota Samarinda segera membangun sistem digital yang mengintegrasikan Dapodik, data Disdukcapil, serta pemetaan wilayah sekolah sehingga proses SPMB ke depan tidak lagi diwarnai persoalan administrasi yang berulang setiap tahun.
Harminsyah menegaskan, transformasi digital di sektor pendidikan harus dimulai dari pembenahan data. Menurutnya, data yang terintegrasi akan menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih adil, akurat, dan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat.
"Kalau sistemnya sudah terintegrasi, masyarakat tidak lagi menunggu sampai pendaftaran dibuka untuk mengetahui sekolah tujuan anaknya. Semua sudah bisa dipersiapkan sejak jauh hari. Ini yang ingin kita bangun agar SPMB ke depan semakin baik," pungkasnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)