Skip to content

SPMB Samarinda Terus Berulang Jadi Polemik, Anhar Minta Pembenahan Serius

Dipublikasikan: 17 Nov 2026, 15:27
ADVERTORIAL
SPMB Samarinda Terus Berulang Jadi Polemik, Anhar Minta Pembenahan Serius

KALTIMNEWS.CO – Persoalan penerimaan murid baru yang terus berulang menjadi catatan penting bagi pelayanan pendidikan di Samarinda. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian mekanisme pendaftaran, tetapi harus menyentuh akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melakukan pembenahan serius terhadap standar pelayanan pendidikan, terutama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurutnya, forum evaluasi pelayanan publik harus dimanfaatkan untuk mengkritisi sistem yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun,” ungkap Anhar dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor Disdikbud Samarinda.

Sorotan Anhar memiliki dasar persoalan yang cukup kuat. Pelaksanaan SPMB 2026 mencatat 36 aduan resmi masyarakat. Sebanyak 33 aduan di antaranya berkaitan dengan jalur domisili dan pergeseran titik koordinat.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan SD dan kapasitas SMP negeri. Dari sekitar 13.000 lulusan SD, sekolah negeri pada jenjang SMP hanya mampu menyediakan kapasitas sekitar 10.004 murid.

Bagi Anhar, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia menilai informasi mengenai prosedur penerimaan murid baru, legalisasi ijazah, hingga perpindahan sekolah harus disampaikan secara jelas. Kepastian prosedur menjadi bagian dari hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.

DPRD, kata dia, siap mengambil peran sesuai kewenangan lembaga legislatif, baik melalui penganggaran, pembentukan peraturan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

“Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, menjelaskan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk wali murid, komite sekolah, pengawas, akademisi, dan pemerhati pendidikan.

Masukan tersebut menjadi bahan pembaruan standar pelayanan agar prosedur administrasi pendidikan semakin sederhana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil evaluasi benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan pelayanan. Bagi DPRD, dukungan terhadap pembenahan pendidikan perlu diikuti pengawasan agar persoalan yang sama tidak terus menjadi keluhan masyarakat. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Istimewa)