KALTIMNEWS.CO – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda menemukan indikasi ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran di sejumlah kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merampungkan rekomendasi akhir menjelang berakhirnya masa kerja pansus pada 13 Mei mendatang.
Menurutnya, salah satu catatan penting adalah adanya alokasi anggaran yang dinilai tidak proporsional dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Ada kegiatan yang sebenarnya tidak membutuhkan anggaran sebesar yang dialokasikan. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menekankan, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pelayanan dasar.
Selain itu, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian. DPRD mengingatkan agar program pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek semata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Kegiatan infrastruktur harus menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek,” tegasnya.
Seluruh catatan ini merupakan hasil evaluasi dari pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kunjungan lapangan, hingga rapat internal selama pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan perbaikan kinerja Pemkot Samarinda pada tahun 2026.
Dengan deadline yang kian dekat, sorotan DPRD ini menjadi sinyal kuat agar pengelolaan anggaran ke depan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat. (*/adv/rif/kaltimnews.co)