KALTIMNEWS.CO, Anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk Dinas PUPR Kota Samarinda perlu dipastikan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan serta dokumennya. Demikian yang disampaikan Anggota DPRD Samarinda Anhar SK beberapa waktu yang lalu kepada media ini.
Menurut Anhar DPRD Samarinda telah melakukan pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda terkait dengan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun anggaran 2023.
“Jadi rapat bersama PUPR yang dilakukan kemarin itu merupakan langkah awal dalam evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pansus LKPj DPRD Samarinda,” katanya. (*)