KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Sejatinya pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan seyogyanya menjadi wadah dalam membantu berbagai program pemerintah dalam menyerap pelbagai aspirasi masyarakat. Demikian yang disampaikan Anggota DPRD Samarinda, dari Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDI-P), Angkasa Jaya Djoerani, saat di temui kaltimnews.co Selasa, (15/10/2019) siang.
Menurut Angkasa jaya, Selama ini pemkot sudah membuat suatu jaringan asmara melalui musrembang, dari RT kelurahan/kecamatan/kota hingga ke provinsi, hal tersebut kata dia seudah benar namun tentunya harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Penerapan pokir ini harus dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat.
“Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terwakili berbagai aspirasi masyarakat lantaran, bentuk pokir itu dari eksekutif. Sekarang pemerintah melalui aturan pokir tersebut, akan menyerap aspirasi masyarakat melalui DPRD, dan akan dikombinasikan dengan usulan masyarakat, sehingga ada titik temunya, tidak masing-masing berjalan, harus searah,” Sebut Angkasa Jaya.
Ketika pokir itu telah dimusrembangkan, kata Angkasa, seharusnya itu yang direalisasikan. Pasalnya, telah menjadi kebiasaan ketika telah disahkan, seiring berjalannya waktu sebagian aspirasi masyarakat yang telah ditentukan dimusrembang ternyata tidak dieksekusi.
Angkasa Jaya memberikan contoh seperti Pasar Segiri II yang kini menjadi pasar mati suri lantaran investor kala itu tidak didukung oleh pemerintah.
“Semestinya itu terus dilakukan sehingga tidak ada keluar jalur sebagaimana yang telah ditetapkan bersama dimusrembang. Biasanya pembahasan di Bappeda itu nanti diseleksi, artinya tidak semua usulan tersebut diterima, melainkan apa yang menjadi prioritas utama di masyarakat. Jangan sampai kasus Pasar Segiri 2 terulang lagi, pasar itu mati suri lantaran persoalan investor tidak didukung oleh pemeriintah. Saya tahu persis karena hal itu pernah saya perjuangkan saat saya duduk di komisi II. Tapi Pemkot tidak merespon, jadi tidak ada kejelasan dan tindak lanjutnya,” Terang Angkasa Jaya.
Disebutkan Angkasa Jaya, Aspirasi yang tertuang dalam pokir itu seharusnya menjadi prioritas utama. Harus tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat.
Selain itu, Angkasa Jaya menekankan, Pemkot Samarinda seharusnya bekerja keras untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak terus defisit.
“Pemkot juga perlu bekeja keras. Biasanya usulan anggaran belanja lebih besar dari PAD, ini terlalu bernafsu berbelanja namun pendapatan kurang, tapi maunya belanja terus, pastinya defisit terus,” imbuhnya.
Angkasa Jaya mengatakan, dalam membangun kesejahteraan masyarakat seharusnya saling mengenyampingkan kepentingan golongan terlebih dahulu. “Ego sektoral dan kepentingan golongan itu harus dibuang jauh-jauh,” tandasnya.
Dia mengetahui, bahwa eksekutif dan legislatif itu termasuk dalam lembaga politik. Maka bangunlah kesejahteraan masyarakat walaupun keputusan pembangunan adalah politik, berilah ruang untuk membangun dengan tujuan politik yang menyejahterakan masyarakat. (*)