KaltimNews.Co, Samarinda -- DPRD Samarinda Minta Pemkot Transparan Soal Data dan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Samarinda. Pasalnya status kota Samarinda berbalik menjadi merah. DPRD menilai penanganan Covid-19 belum maksimal.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi dalam rapat dengar pendapat antara Pansus Covid-19 di DPRD Samarinda dan tim gugus tugas Kota Samarinda. Menurutnya Realitas penanganan Covid-19 di Samarinda belum mampu mengontrol tingkat penularan. Hingga 17 Juli 2020, jumlahnya mencapai angka 151 orang.
“Terkait keterbukaan informasi anggaran Covid-19 sebenarnya kalau rajin buka website Pemkot sudah terinci semua. Saya tidak pernah buka. Yang bisa jawab hanya dr. Puji di sini. Tetapi masih ada warga bahkan mahasiswa yang mempertanyakan data dan penggunaan anggaran,” ujar Subandi.
Ditempat sama Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin sebagai Tim Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 Samarinda jika data penggunaan anggaran Covid-19 dapat diakses melalui website Pemkot Samarinda.
“Data bisa dicek di website sehingga kalau ada yang salah atau tidak mendapatkan bantuan. Untuk realisasi anggaran, terbagi ke dalam 3 program dari total anggaran Rp350 miliar. Per 17 Juli 2020, realisasinya masing-masing untuk program bidang kesehatan baru 6,10 persen, program bidang penanganan dampak ekonomi Rp19 miliar atau 4,8 persen, dan program bidang bantuan jaring pengaman sosial Rp88 miliar setara 20 persen. Anggaran itu akan digunakan dalam tiga fase. Fase awal, fase lanjut, dan fase outbreak atau eksponensial, ketika kasus Covid-19 meningkat” ujar Sugeng Chairuddin.