KALTIMNEWS.CO - Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti potensi persoalan dalam pelaksanaan SPMB 2026 yang dinilai kerap berulang setiap tahun. Meski belum banyak keluhan masuk, DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak lengah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa persoalan dalam proses penerimaan siswa baru harus dicegah sejak awal, terutama yang berdampak langsung ke masyarakat.
“SPMB ini selalu menjadi perhatian. Kita tidak ingin ada persoalan yang berulang dan menimbulkan keresahan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Salah satu sorotan utama adalah potensi beban biaya yang muncul saat tahun ajaran baru, khususnya harga perlengkapan sekolah yang dinilai memberatkan orang tua.
Menurut Novan, praktik seperti itu harus diawasi ketat agar tidak kembali terjadi.
“Kita tidak ingin ada beban tambahan bagi masyarakat. Ini harus dicegah sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya transparansi informasi agar tidak memicu kebingungan di kalangan orang tua dan calon siswa.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang jelas sering kali menjadi pemicu polemik.
DPRD pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar.
SPMB bukan sekadar proses administrasi bagi banyak orang tua, ini soal beban ekonomi. Pertanyaannya, apakah polemik lama benar-benar bisa dihentikan tahun ini? (*/adv/rif/kaltimnews.co)