KaltimNews.Co, Samarinda -- Masa reses adalah waktu dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyerap aspirasi, mendengar keinginan dan permintaan warga, namun dengan makin bayaknya kampung baru membuat permintaan warga saat masa reses kebanyakan dari permohonan pembangunan fisik infrastruktur.
Hal ini seperti yang diakui Anggota Komisi 3 DPRD Samarinda Samri Shaputra, yang saat reses pada Dapil Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir. Ia menceritakan kegiatan reses yang telah dilakukan oleh semua DPRD Kota Samarinda di Dapilnya masing -masing.
“Permintaan masyarakat saat reses untuk pembangunan fisik adalah yang paling besar, mencapai 10 Triliun, sedangkan dari anggaran APBD Samarinda saat ini adalah 3,2 Triliun. Maka 1 Triliun diperuntukkan bagi kegiatan fisik bahkan bisa tinggal hanya 800 Juta saja,“ jelasnya, Jum’at (27/11/2020).
Dengan kesanggupan Rp1 Triliun, kata dia, tidak bakalan bisa memenuhi infrastruktur yang jadi kebutuhan masyarakat, yang setiap tahun selalu berkembang.
Samri melanjutkan, jika permohonan masyarakat dipenuhi sesuai kemampuan anggaran, sehingga jelas permintaan warga tersebut tak bisa terealisasi keseluruhan dan menjadi permohonan yang kembali terulang di setiap reses digelar.
“Contohnya permohonan penerangan jalan, memang pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan yang kurang penerangan banyak disampaikan, begitu juga masalah semenisasi jalan, dan drainase rata-rata berkutat di situ,“ terangnya.
Drainase masih menjadi primadona permintaan saat reses dewan, lanjutnya, karena banjir sudah merata.
“Dulu tidak ada banjir di Samarinda Seberang, sekarang sudah merata. Pembangunan pesat banyak yang tidak memperhatikan drainase, terutama jalur pembuangan air yang tembus ke drainase induk. Dulu meski hujan lebat air tetap lewat, sekarang karena air terhambat oleh rumah beton, sehingga parit yang alami sedimentasi, akhirnya bermasalah dengan drainase, yang selalu dituntut warga disetiap reses untuk diperbaiki,“ pungkasnya.