KALTIMNEWS.CO – Di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan, Samarinda masih dihadapkan pada persoalan mendasar: keterbatasan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi penentu keberlanjutan mutu pendidikan di daerah.
DPRD Kota Samarinda memandang persoalan ini sebagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius. Kekurangan guru dinilai bukan sekadar persoalan lokal, melainkan bagian dari tantangan nasional yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga pendidik dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan sistem rekrutmen yang harus mengikuti regulasi pusat.
Menurutnya, meskipun kemampuan fiskal daerah dinilai mencukupi, proses pengangkatan guru tetap harus melalui mekanisme nasional, termasuk skema PPPK dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.
“Secara fiskal daerah sebenarnya mampu, tetapi rekrutmen tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.
Meski telah dilakukan penambahan sekitar 200 tenaga guru, jumlah tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan riil di lapangan. Sebagian besar hanya menggantikan guru yang memasuki masa pensiun.
Kondisi ini mempertegas bahwa kebutuhan tenaga pendidik di Samarinda masih memerlukan perhatian berkelanjutan serta kebijakan yang lebih responsif.
DPRD berharap ke depan ada langkah yang lebih adaptif agar pemenuhan guru dapat berjalan lebih cepat, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga dan merata. (*/adv/rif/kaltimnews.co)