KALTIMNEWS.CO — Persoalan sampah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan serius. Di sejumlah titik, tumpukan sampah terlihat melebihi kapasitas dan mulai berdampak pada lingkungan sekitar.
Kondisi tersebut tak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi memicu persoalan yang lebih luas, mulai dari penyumbatan drainase hingga ancaman genangan air saat hujan.
Situasi ini mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UINSI untuk menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, sekaligus meminta adanya langkah pembenahan yang lebih konkret.
Ketua Korkom HMI UINSI, Sadad Alwi, menilai pengelolaan sampah di Samarinda masih perlu penguatan, terutama dalam hal distribusi fasilitas dan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) saat ini mengalami kelebihan kapasitas, sehingga sampah tidak hanya menumpuk, tetapi juga meluber hingga ke badan jalan dan masuk ke saluran drainase.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Penanganan sampah tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi membutuhkan kerja nyata dan konsisten di lapangan,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kawasan Air Hitam, pasalnya drainase dilaporkan tersumbat akibat sampah dari TPS yang tidak terkendali. Hal ini dinilai berpotensi memperbesar risiko genangan air saat hujan.
Selain itu, HMI juga mencermati munculnya titik-titik pembuangan sampah tidak resmi di beberapa wilayah seperti Gunung Lipan dan Gunung Loa Hui.
Fenomena tersebut dinilai berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas pembuangan sampah yang memadai.
Sejak penataan dan penutupan TPS di kawasan Perum BPK, sebagian warga disebut harus menempuh jarak lebih jauh untuk membuang sampah, seperti ke wilayah Harapan Baru dan Rapak Dalam.
Kondisi ini dinilai turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga diperlukan solusi yang lebih adaptif dan terjangkau.
Di sisi lain, TPS di kawasan Rapak Dalam juga menjadi perhatian karena lokasinya yang berdekatan dengan saluran drainase. Dengan volume sampah yang terus meningkat, potensi gangguan aliran air dinilai cukup besar.
Sadad menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah kota melalui DLH untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini.
“Harapannya ada langkah konkret dan terukur, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
HMI UINSI menilai, pembenahan sistem pengelolaan sampah secara komprehensif menjadi kunci untuk mencegah persoalan yang lebih besar di masa depan, termasuk risiko banjir dan penurunan kualitas lingkungan di Kota Samarinda. (*/rif/kaltimnews.co)