KALTIMNEWS.CO, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah mencoba mengulas sejarah reformasi dengan sejumlah catatatan.dimasa reformasi ke-24. Ia seperti sedang memutar sejarah dan waktu. Mengingat dirinya pernah berada di era demokrasi terpimpin, pemberontakan atas rasa keadilan dan distribusi kekuasaan yang sempat dirampas serta terjadinya reformasi 1998 silam.
“Adapun pemutaran waktu, adalah rotasi yang rutin terjadi dalam setiap abad dunia. Dalam siklus sejarahnya, kekuasaan terlama hanya 30an tahun seperti Presiden Soeharto, 20 tahun plus 2 tahun Mahatir dan 8 tahun maksimum presiden seperti negara maju Amerika. Ini juga siklus hidup life circle kekuasaan dan kepemimpinan,” ugkap Nushoba kepada awak media di ruang kerjanya Gedung DPRD Samarinda Jl Basuki Rahmat, Selasa (24/05/2022).
Demokrasi kata dia, saat ini cacat karena praktek Oligharki politik dan bisnis without civil society. “coba kita amati betapa rusaknya sistem desentralisasi yang berubah menjadi sentralisasi kembali atau resentralisasi pada rencana pengangkatan 101 pejabat kepala daerah dan 170 kepala daerah hingga 2024 sehingga Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) mempertanyakan,” imbuhnya.
“Otonomi daerah itu susah payah kita bangun dengan darah reformasi. Adalah perlawanan paling getol hingga orde baru tumbang. Sekarang, dirintis lagi sentralisasi, itulah sebabnya cacat demokrasi. Rakyat yang tanggung karena pelaksana demokrasi mungkin sedang amnesia,” sambung Nurshoba.
Dirinya menyebutkan, sejumlah catatan kekeliruan menurut Prof. Azyumardi Azra (Ketua Dewan Pers 2022-2025). seperti dikelurakan beberapa Perpu, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (UU), UU KPK yang menyebabkan disfungsi KPK, UU cipta kerja yang merugikan buruh dan UU minerba yang menguntungkan pemodal.
“Dalam refleksi ini, banyak juga yang dikritisi termasuk 7.000 triliun utang dan defisit 190 triliun Pertamina. Tapi kabar gembiranya. Kuartal pertama 2022 pendapatan negara menurut menkeu Sri Mulyani mencapai 500 triliun lebih,” beber Nushoba.
Politikus PKS ini bahkan memiliki sejumlah catatan demokrasi yang lahir dari era reformasi 1998.
“Sistem demokrasi yang berjalan solah dirongrong hebat oleh pemodal, berjalannya demokrasi dan mulai berkembangnya teknologi buzzer, ini merupakan masalah serius. Kita melihat sekaran ini penyelenggara pemilu sedang dirancang di bawah kendali oligharki, ini bagian kritis sejarah bangsa. Sistemnya Demokrasi akan tapi seakan tak boleh ada yang mengkritisi. DPR dan Pemerintah sekaligus menghilangkan ke bhinnekaan demokrasi,” paparnya.
Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), semua kata dia habis dikeruk, disedot untuk kepentingan diri dan oligharki, bahkan dibiarkan bebas negara pemodal membawa lari.
“Berjalannya demokrasi tapi pekerja dalam negeri tak diberi solusi. Tak ada lagi lowongan 10 juta buruh, yang ada puluhan juta pekerja asing dengan alasan tenaga ahli,” terangnya.(*)