KALTIMNEWS.CO – Industri perhotelan di Samarinda menghadapi tekanan setelah kegiatan pemerintahan yang biasa menggunakan fasilitas hotel berkurang. Kondisi ini turut menjadi perhatian karena sektor perhotelan berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan pendapatan yang berkaitan dengan sektor perhotelan hingga September 2026 baru mencapai sekitar Rp160 miliar. Angka tersebut berada di bawah capaian yang ditargetkan pada 2025, yakni sekitar Rp200 miliar.
Menurut Helmi, kebijakan penghematan belanja pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas bisnis hotel. Berkurangnya agenda kedinasan dan kegiatan seremonial membuat permintaan terhadap ruang rapat serta fasilitas pertemuan ikut terpengaruh.
“Efisiensi dari pemerintah sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Banyak kegiatan yang sifatnya seremonial untuk sementara ditiadakan,” kata Helmi.
Bagi industri perhotelan, kegiatan pemerintahan merupakan salah satu sumber permintaan, terutama untuk penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan acara resmi. Ketika agenda tersebut berkurang, pengelola hotel perlu mengandalkan segmen pasar lain untuk menjaga tingkat hunian dan pendapatan.
Helmi menilai kondisi keuangan pemerintah daerah turut memengaruhi ruang gerak berbagai kegiatan yang berpotensi menggerakkan perekonomian. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan dana transfer ke daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaku usaha perhotelan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kegiatan yang dibiayai anggaran pemerintah.
Pengelola hotel perlu memperkuat pemasaran dan memperluas pasar, termasuk dengan menarik pengunjung dari luar daerah untuk keperluan bisnis, perjalanan, maupun kegiatan lainnya.
Helmi mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama pengelola hotel untuk meningkatkan promosi Samarinda sebagai tujuan kunjungan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga aktivitas industri perhotelan sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah di tengah keterbatasan kegiatan pemerintahan.(*/adv/rif/kaltimnews.co)