KALTIMNEWS.CO – Kebijakan penghematan belanja pemerintah membawa dampak yang melampaui lingkungan birokrasi. Sektor usaha yang selama ini mengandalkan kegiatan kedinasan, termasuk perhotelan, ikut merasakan berkurangnya permintaan.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai pembatasan kegiatan seremonial dan agenda pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan sektor perhotelan di kota tersebut.
Data yang disampaikan Helmi menunjukkan pendapatan terkait sektor perhotelan hingga September 2026 mencapai sekitar Rp160 miliar. Angka itu berada di bawah capaian sekitar Rp200 miliar yang ditargetkan pada 2025.
“Efisiensi dari pemerintah sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Banyak kegiatan yang sifatnya seremonial untuk sementara ditiadakan,” ujarnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan antara belanja pemerintah dan aktivitas usaha. Kegiatan rapat, pertemuan, serta acara kedinasan dapat menjadi sumber permintaan bagi hotel, mulai dari penyewaan ruang hingga layanan pendukung acara.
Ketika agenda pemerintah berkurang, pelaku usaha perlu menyesuaikan strategi bisnis. Pada saat yang sama, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan untuk mengelola anggaran sesuai prioritas dan kemampuan fiskal yang tersedia.
Helmi berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan dana transfer ke daerah. Menurutnya, ruang fiskal yang memadai diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai kebutuhan.
Jika kapasitas anggaran memungkinkan lebih banyak kegiatan terlaksana, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan belanja pemerintah berpeluang ikut bergerak. Namun, dampaknya terhadap sektor perhotelan tetap bergantung pada jenis kegiatan, besaran belanja, dan kebutuhan penggunaan fasilitas hotel.
Helmi juga menekankan bahwa pelaku usaha tidak bisa hanya menunggu peningkatan kegiatan pemerintah. Promosi dan perluasan pasar tetap dibutuhkan agar hotel mampu menarik pelanggan dari berbagai segmen.
PHRI bersama pengelola hotel didorong untuk memasarkan Samarinda kepada pengunjung luar daerah, baik untuk perjalanan bisnis maupun kegiatan lainnya.
Dengan demikian, pemulihan bisnis hotel membutuhkan dua pendekatan yang berjalan beriringan: kebijakan fiskal daerah yang mendukung aktivitas ekonomi dan strategi usaha yang tidak bergantung pada satu sumber permintaan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)