KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Sistem pendidikan yang bersifat Zonasi menjadi salah satu sorotan utama dari anggota Dewan Samarinda satu ini. Menjabat sebagai anggota dewan tiga periode nama Ahmad Vanandza mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga kota samarinda khususnya dapil I, wilayah Sambutan dan Samarinda Ilir.
Kurangnya pembangunan Infrastruktur bangunan sekolah di wilayah ini, menjadi alasan pokok mengapa system zona yang kini diterapkan oleh pemerintah menjadi kendala bagi warga. Hal ini disebutkan Ahmad Vanandza saat di temui kaltimnews.co di ruangannya Rabu (25/9/2019) siang.
“Kita tentunya berharap kepada pemerintah kota khususnya dinas pendidikan untuk kembali meninjau ulang system zonasi yang kini sementara berjalan, lantaran beberapa warga mengaku kesulitan saat penerimaan siswa baru, mengingat didaerah ini terbilang minim infrastruktur bangunan sekolah,” ujar Ahmad Vanandza.
Sebut saja persoalan perbedaan tempat atau kelurahan namun masih berada di dekat wilayah sekolah menjadi sekelumit persoalan yang dialami warga dari regulasi system zonasi tersebut.
“Ada persoalan dimana warga berada di dekat sekolah namun tidak bisa masuk sekolah, lantaran lokasi rumahnya berbeda kelurahan dengan lingkungan sekolah. Oleh karena itu kami ingin kepada pemerintah untuk mengkaji ulang system zonasi ini, jangan sampai persoalan serupa kembali terulang di masa yang akan datang,” Sebut Politisi PDI Perjuangan ini.
Selain mengangkat persoalan pendidikan, Ahmad Vanandza, juga menyebut jika dirinya juga tetap memperjuangkan aspirasi lainnya yang diembankan masyarakat Samarinda kepadanya, seperti diantaranya persoalan semenisasi jalan dan Gang, parit, serta persoalan keterbatasan aliran listrik dibeberpa wilayah di dapilnya.
“Jadi Bukan hanya mengangkat satu persoalan saja berupa persoalan pendidikan, namun aspek lain juga tetap saya perjuangkan, seperti diantaranya semenisasi jalan dan Gang, parit, serta persoalan keterbatasan aliran listrik dibeberpa wilayah di dapil I,” Tutup Ahmad Vanandza (*)