KaltimNews.Co, Samarinda -- Wakil Ketua Pansus RZWP3K Baharuddin Demmu mengatakan, Pokja RZWP3K Pemprov Kaltim terlalu condong pada kehendak pemerintah pusat. Umumnya isi draft raperda tersebut berisi rekomendasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. Sementara, usulan nelayan saat rapat dengar pendapat tidak dimasukkan dalam draft raperda.
“Kalau ternyata untuk kepentingan pihak tertentu dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat, jelas tidak setuju,” tandas Demmu.
Demmu juga mengaku kecewa dengan Pokja Pemprov Kaltim yang menyebut bahwa Raperda RZWP3K sudah final. Padhaal Perda tersebut masih dibahas dan belum mendapatkan respon dari sejumlah LSM pemerhati kelautan.
“Usulan dari mereka (kabupaten dan kota serta LSM) itu jangan dijadikan seolah-olah tidak ada ruangnya. Itu yang kami tidak terima,” tegas Demmu yang merupakan politisi dari Fraksi PAN.