KALTIMNEWS.CO – Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan pertanyaan baru dalam peta politik nasional: siapa figur yang akan dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto?
Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Namun, munculnya nama-nama tersebut belum dapat dibaca sebagai sinyal pencalonan resmi. Di balik spekulasi bursa Wakil Presiden, terdapat proses politik yang jauh lebih kompleks, terutama menyangkut hubungan antarkekuatan partai dan keputusan Presiden.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai figur pengganti Gibran masih terlalu dini jika dikaitkan dengan skenario pemakzulan melalui DPR.
Menurut Agung, proses politik di parlemen tidak dapat berlangsung secara instan. Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), misalnya, membutuhkan tahapan dan dukungan politik yang tidak sederhana.
"Nama-nama seperti AHY, Puan atau Pram, Dasco, dan lainnya mengemuka. Tapi belum bisa disimpulkan. Masih prematur. Selama proses di DPR belum berjalan, maka pembahasan masih wacana. Kecuali sudah deal untuk HMP atau Angket. Karena DPR masih reses," ujar Agung.
Meski demikian, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, pembahasan mengenai figur pengganti kini memiliki konteks baru. Fokusnya bukan lagi semata-mata skenario pemakzulan, melainkan siapa yang berpeluang masuk dalam dua nama yang nantinya diajukan Presiden.
Dasco, AHY, dan Yusril dalam Peta Spekulasi
Nama Dasco memiliki kedekatan politik dengan lingkaran pemerintahan Prabowo melalui posisinya di Partai Gerindra. Sebagai Ketua Harian partai sekaligus Wakil Ketua DPR, Dasco berada dalam posisi strategis dalam komunikasi politik dan dinamika parlemen.
Sementara AHY merepresentasikan kekuatan Partai Demokrat yang memiliki hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo. Pengalaman di pemerintahan dan kepemimpinan partai membuat namanya turut masuk dalam perbincangan publik.
Adapun Yusril memiliki latar belakang panjang dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Posisi strategisnya dalam kabinet juga membuat namanya diperhitungkan dalam diskusi mengenai figur yang memiliki pengalaman pemerintahan dan pemahaman konstitusi.
Meski demikian, ketiganya belum dapat disebut sebagai kandidat resmi. Konstitusi menempatkan kewenangan pengajuan dua calon pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Dengan demikian, popularitas nama dalam perbincangan publik tidak otomatis berbanding lurus dengan peluang pencalonan.
Pengamat Dorong Figur Profesional yang Memahami Ekonomi
Di tengah munculnya sejumlah nama dari kalangan elite politik, Agung justru mengarahkan perhatian pada kebutuhan terhadap figur profesional yang memiliki pengalaman dan pemahaman ekonomi.
Menurut dia, tantangan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas politik, tetapi juga persoalan ekonomi yang membutuhkan respons konkret.
"Semua nama itu berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran seandainya skema pemakzulan di DPR berjalan mulus. Tapi, yang jelas saat ini bangsa kita butuh menyelesaikan masalah-masalah substansial seperti ekonomi," ujarnya.
Agung menilai calon pengganti sebaiknya memiliki rekam pengalaman yang memadai, memahami persoalan ekonomi, serta dapat diterima pasar dan masyarakat.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai pengganti Gibran tidak semestinya berhenti pada pertimbangan representasi partai atau kedekatan dengan kekuasaan. Kapasitas menghadapi persoalan ekonomi juga menjadi aspek yang perlu diperhitungkan.
Poros Hambalang, Cikeas, dan Teuku Umar Jadi Perhatian
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kapada salah satu media juga melihat bahwa peta politik pengganti Gibran belum terbentuk secara jelas.
Menurut Adi, keputusan mengenai figur yang akan mengisi posisi Wakil Presiden sangat bergantung pada kompromi elite dan negosiasi antarpimpinan partai politik.
Ia menyebut sejumlah poros politik yang memiliki pengaruh dalam konfigurasi kekuasaan nasional, yakni Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas.
"Gelap gulita. Tapi yang jelas poros-poros politik seperti poros politik Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas selalu disebut-sebut karena mewakili kekuatan politik besar hari ini. Tapi yang jelas, faktor determinan paling utama tentu partai pemenang pilpres, Gerindra," kata Adi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuatan partai politik.
Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo memiliki posisi penting dalam dinamika tersebut. Namun, proses pengisian jabatan tetap melibatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua nama usulan Presiden.
Kasus Penyadapan Ikut Memengaruhi Dinamika Politik
Agung juga menyinggung perkembangan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang dinilainya dapat mempercepat dinamika politik nasional.
Menurut dia, persoalan tersebut berpotensi berkelindan dengan hubungan antarkekuatan politik yang sedang berkembang.
"Tapi respons atas kasus penyadapan bisa mengakselerasi. Saling berkelindan soalnya," ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa dinamika penggantian Wakil Presiden tidak berlangsung dalam ruang politik yang terpisah dari persoalan lain. Hubungan elite, komunikasi antarkekuatan politik, dan respons pemerintah terhadap berbagai isu nasional dapat menjadi bagian dari kalkulasi politik.
Namun, hubungan antara kasus penyadapan dan penentuan calon pengganti Gibran masih merupakan analisis pengamat, bukan fakta bahwa kedua persoalan tersebut telah terhubung dalam keputusan politik resmi.
Prabowo Memegang Kewenangan Mengajukan Dua Nama
Di atas seluruh spekulasi tersebut, konstitusi telah memberikan kerangka yang jelas mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dengan mekanisme tersebut, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sementara MPR menentukan satu figur melalui pemilihan dalam sidang paripurna.
Artinya, siapa pun yang saat ini diperbincangkan, keputusan akhirnya tetap berada dalam proses konstitusional dan kalkulasi politik yang melibatkan Presiden serta MPR.
Bursa pengganti Gibran pada akhirnya bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki nama besar atau kedekatan dengan elite kekuasaan. Persoalan utamanya adalah siapa yang akan dipilih Presiden untuk diajukan kepada MPR dan bagaimana konfigurasi politik nasional menerima pilihan tersebut. (*rif/kaltimnews/co)