KALTIMNEWS.CO – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membawa persoalan tersebut ke ranah ketatanegaraan. Setelah surat pengunduran diri diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perhatian berikutnya tertuju pada mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Namun, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni konsekuensi hukum dan administratif setelah seseorang berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Sebab, peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur pergantian pejabat, tetapi juga hak keuangan dan fasilitas bagi mantan kepala negara maupun wakil kepala negara.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri Gibran di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat tersebut. Pimpinan MPR kemudian menyiapkan rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menentukan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
"Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut, dan hari ini Pimpinan Majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," kata Muzani.
Ia menambahkan, proses tersebut merupakan bagian dari praktik ketatanegaraan yang harus berjalan sesuai konstitusi.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Persoalan penggantian Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dua calon tersebut berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden.
Dengan demikian, proses pergantian tidak berlangsung melalui penunjukan langsung oleh MPR. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama untuk kemudian dipilih melalui mekanisme persidangan MPR.
Ketentuan ini menempatkan Presiden dan MPR dalam tahapan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Yusril: Surat Pengunduran Diri Tak Perlu Persetujuan MPR
Perdebatan berikutnya menyangkut kedudukan hukum surat pengunduran diri Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai redaksi surat tersebut memiliki kemiripan dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998.
Yusril mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyusun naskah pernyataan berhenti Soeharto dalam momentum reformasi.
"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti," ujar Yusril.
Menurut dia, penggunaan frasa menyatakan berhenti menunjukkan keputusan yang bersifat sepihak dan tidak membutuhkan persetujuan lembaga lain.
Pandangan Yusril tersebut menjadi salah satu penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari surat yang disampaikan Gibran. Sementara itu, MPR tetap harus menjalankan proses konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan.
Hak Pensiun Mantan Wapres Diatur Undang-Undang
Di luar persoalan pergantian jabatan, hak keuangan mantan Wakil Presiden telah memiliki landasan hukum tersendiri.
Aturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6 undang-undang tersebut menyebut Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Jika menggunakan angka gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20,16 juta per bulan sebagaimana disebutkan dalam data yang menjadi dasar pemberitaan ini, nilai pensiun pokoknya setara dengan jumlah tersebut.
Akan tetapi, ketentuan ini perlu dibaca secara utuh. Hak pensiun tersebut berkaitan dengan status pemberhentian secara hormat, bukan semata-mata karena seseorang menyerahkan surat pengunduran diri.
Artinya, penerapan ketentuan tersebut terhadap Gibran bergantung pada status hukum pemberhentiannya.
Rumah, Kendaraan, dan Biaya Kesehatan
Undang-undang yang sama juga mengatur fasilitas lain bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7 menyebut sejumlah hak administratif, termasuk tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, biaya perawatan kesehatan mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya diberikan oleh negara.
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 8. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Negara juga menyediakan kendaraan berikut pengemudinya.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur waktu pembayaran pensiun dan berbagai tunjangan tersebut. Pembayaran mulai dihitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak hanya memberikan pengaturan mengenai pensiun pokok, tetapi juga mencakup kebutuhan tempat tinggal, transportasi, rumah tangga, dan kesehatan.
Dua Persoalan yang Kini Menjadi Perhatian
Pengunduran diri Gibran memperlihatkan dua aspek yang perlu dibedakan dalam proses ketatanegaraan.
Pertama, pengisian jabatan Wakil Presiden yang harus mengikuti mekanisme Pasal 8 UUD 1945. Presiden mengajukan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satunya melalui sidang dengan batas waktu paling lama 60 hari.
Kedua, pemenuhan hak administratif setelah seseorang berhenti dari jabatan. Ketentuan tersebut mengikuti UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan persyaratan pemberhentian secara hormat.
Kedua persoalan itu memiliki dasar hukum berbeda. Proses pergantian jabatan berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan, sedangkan hak mantan Wakil Presiden berkaitan dengan ketentuan keuangan dan administratif negara.
Pada akhirnya, proses pengunduran diri Gibran tidak hanya menyangkut perubahan susunan kepemimpinan nasional, tetapi juga menguji bagaimana ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. (*/rif/kaltimnews.co)