KALTIMNEWS.CO – Siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya? Pertanyaan tersebut membawa perhatian pada mekanisme konstitusi yang selama ini jarang menjadi pembahasan publik.
Penggantian Wakil Presiden ternyata tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon, sementara keputusan akhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Artinya, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto akan memiliki peran penting dalam menentukan dua kandidat yang dapat dipilih untuk mengisi posisi tersebut.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara tahapan teknis pemilihan diatur lebih lanjut melalui Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Namun, terdapat satu hal yang perlu dibedakan. Penyampaian surat pengunduran diri, proses pemberhentian, dan terjadinya kekosongan jabatan merupakan tahapan yang tidak bisa serta-merta dianggap sebagai peristiwa hukum yang sama.
Dalam perkembangan yang disampaikan pada Kamis (12/11/2026), Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan dan pembahasan bersama pimpinan fraksi.
Lantas, bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut menyebabkan kekosongan jabatan?
Prabowo Mengusulkan, MPR Menentukan
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai penggantian Wakil Presiden.
Bunyinya:
"Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Ketentuan tersebut menunjukkan pembagian kewenangan antara Presiden dan MPR.
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk satu orang sebagai Wakil Presiden pengganti. Prabowo harus mengajukan dua nama calon kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari dua kandidat tersebut.
Dengan mekanisme ini, proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung melalui lembaga perwakilan, bukan melalui pemungutan suara langsung oleh masyarakat.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan tahapan tersebut.
Menurut Yusril, setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan menindaklanjuti status kekosongan jabatan dan meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril.
Sembilan Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti
Mekanisme pemilihan Wakil Presiden tidak berhenti pada pengajuan dua nama oleh Presiden. UU MD3 mengatur tahapan yang harus dilalui hingga calon terpilih dilantik.
Berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3, prosesnya mencakup sembilan tahapan.
1. Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden
Tahapan dimulai setelah terdapat kekosongan jabatan Wakil Presiden yang diproses sesuai ketentuan hukum.
2. MPR menyelenggarakan sidang paripurna
MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
3. Presiden mengajukan dua nama calon
Presiden menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratan pencalonan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
4. Kedua calon menyampaikan kesiapan
Dua kandidat yang diajukan Presiden harus menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan menjadi calon Wakil Presiden dalam sidang paripurna sebelum pemilihan.
5. MPR melakukan pemungutan suara
Anggota MPR melaksanakan pemilihan untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
6. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
7. Pemilihan diulang jika suara sama
Apabila kedua calon mendapatkan jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
8. Presiden menentukan jika hasil tetap imbang
Jika pemilihan ulang kembali menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
9. Wakil Presiden terpilih dilantik
Setelah ditetapkan, Wakil Presiden terpilih dilantik sesuai ketentuan yang berlaku.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi telah menyediakan prosedur untuk menghindari kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu berkepanjangan.
Mengapa Presiden Harus Menyerahkan Dua Nama 14 Hari Sebelum Sidang?
Salah satu ketentuan yang penting dalam proses ini adalah batas waktu pengajuan calon.
UU MD3 mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi MPR untuk mempersiapkan agenda persidangan dan memastikan kelengkapan administrasi pencalonan.
Sementara itu, batas waktu 60 hari dalam UUD 1945 menjadi tenggat penyelenggaraan sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, proses penggantian Wakil Presiden memiliki dua batas waktu penting: pengajuan kandidat oleh Presiden dan penyelenggaraan sidang pemilihan oleh MPR.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Hal lain yang perlu dipahami adalah perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden.
Keduanya memiliki jalur konstitusional yang berbeda.
Jika Wakil Presiden mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan, mekanisme penggantian mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.
Sementara itu, pemakzulan melibatkan proses di DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan pemberhentian diambil oleh MPR sesuai ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, pengunduran diri tidak dapat disamakan dengan pemakzulan. Perbedaan tersebut penting agar perkembangan politik dan proses ketatanegaraan tidak tercampur dalam satu pemahaman.
Kursi RI-2 dan Mekanisme Konstitusi
Pengunduran diri Gibran menempatkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai salah satu perhatian dalam dinamika pemerintahan.
Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua kandidat, tetapi keputusan pemilihan tetap berada di tangan MPR.
Mekanisme tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki jabatan, melainkan juga bagaimana proses peralihan kekuasaan dijalankan sesuai aturan konstitusi.
Publik kini perlu mencermati tindak lanjut MPR, status hukum pemberhentian Gibran, serta langkah Presiden dalam mengajukan calon pengganti apabila kekosongan jabatan telah terjadi. (*/rif/kaltimnews.co)