KALTIMNEWS.CO – Ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Samarinda. DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang setara, tanpa dibedakan oleh lokasi tempat mereka bersekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menegaskan pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan penerimaan peserta didik, tetapi harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis digital.
Menurut Harminsyah, pembangunan sektor pendidikan selama ini tidak boleh hanya berorientasi pada sekolah-sekolah di kawasan perkotaan, sementara sekolah di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
"Jangan sampai perhatian pemerintah hanya tertuju pada sekolah-sekolah di pusat kota, sementara sekolah yang berada di wilayah pinggiran masih harus berjuang dengan fasilitas yang jauh dari memadai. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas," ujarnya.
Ia menilai kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah membawa perubahan positif karena mampu mengurangi stigma sekolah favorit yang selama ini memicu ketimpangan distribusi peserta didik.
Namun, menurutnya, keberhasilan sistem tersebut harus diikuti dengan pemerataan kualitas sekolah sehingga masyarakat tidak lagi melihat adanya perbedaan signifikan antara sekolah di pusat kota dan di kawasan pinggiran.
Harminsyah mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sejumlah sekolah di kawasan Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Palaran, hingga Samarinda Ilir yang menggunakan ruang belajar berbahan kayu dan membutuhkan rehabilitasi menyeluruh.
"Kondisi seperti ini harus menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur pendidikan yang belum layak harus segera ditingkatkan menjadi bangunan permanen agar proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman bagi siswa maupun guru," tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Harminsyah juga menyoroti pentingnya pemerataan akses teknologi pendidikan. Menurutnya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran harus memperoleh fasilitas digital yang sama dengan sekolah di pusat kota agar tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan.
"Transformasi pendidikan sudah memasuki era digital. Sekolah di pinggiran juga harus memiliki akses terhadap buku elektronik, perangkat pembelajaran digital, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat secara merata," katanya.
Ia menambahkan, pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi komitmen jangka panjang Pemerintah Kota Samarinda. Peningkatan fasilitas sekolah, kualitas guru, serta dukungan teknologi harus berjalan beriringan agar tidak ada lagi kesenjangan layanan pendidikan di Kota Tepian.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Araby, memastikan pemerintah terus memetakan kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah pinggiran sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi.
Saat ini, usulan perbaikan infrastruktur sekolah masih dalam proses asistensi anggaran bersama Bapperida Kota Samarinda. Pelaksanaan pembangunan nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan sekolah yang mengalami kerusakan paling berat maupun terdampak bencana.
Ibnu Araby menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerataan mutu pendidikan tanpa membedakan sekolah di pusat kota maupun pinggiran. Namun, untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan, pemerintah memilih tidak terburu-buru membangun sekolah negeri baru di kawasan luar pusat kota agar keberadaan sekolah swasta tetap dapat berkembang sebagai mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)