KALTIMNEWS.CO - DPRD Kota Samarinda menyoroti masih munculnya persoalan sengketa lahan di sejumlah kawasan. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya pembenahan sistem administrasi pertanahan secara menyeluruh.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengatakan konflik pertanahan tidak boleh dianggap persoalan biasa karena berpotensi memicu dampak sosial di masyarakat.
Menurut dia, sistem pelayanan dan administrasi pertanahan harus dibangun secara transparan dan profesional guna mencegah terjadinya tumpang tindih maupun sengketa kepemilikan lahan.
“Perlu komitmen bersama untuk memperbaiki sistem. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang,” kata Markaca, kepada media ini.
Ia menilai kepastian hukum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan kawasan permukiman di Samarinda.
DPRD juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses administrasi pertanahan bekerja secara profesional agar potensi konflik lahan dapat ditekan.
Menurut Markaca, reformasi pelayanan pertanahan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat atas kepemilikan tanah.
DPRD Samarinda berharap pembenahan sistem pertanahan dapat segera diwujudkan sehingga persoalan sengketa lahan tidak terus berulang di masa mendatang. (*/adv/rif/kaltimnews.co)