KALTIMNEWS.CO, Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) membuat wilayah yang dikenal dengan nama Benuo Taka tersebut melakukan sejumlah upaya teramasuk diantaranya menyelesaikan masalah persampahan di wilayah tersebut.
Persoa;lan sampah di wilayah ini bahkan menjadi salah satu pokok pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU.
Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor mengakui bahwa pengelolaan sampah di PPU memang menjadi salah satu pokok pembahasan di Banmus, hal ini bukan tanpa alasan karena dia mengingat sebentar lagi wilayah tersebut akan menjadi pusat ibu kota RI.
"Saya berpesan kepada teman-teman terkait dengan perkembangan kita dengan hadirnya IKN, kita harus menata kelola persampahan, jangan persoalan ini disepelehkan," ucap Syahruddin.
Diapun meminta, setiap wilayah di PPU untuk harus memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dikelola secara baik dan produktif.
"Kemudian di setiap kecamatan minimal ada TPS sementara yang pengelolaannya secara profesional. Tidak dibuang begitu saja di tempat itu lalu ditinggal, tidak begitu," ujarnya.
Selain itu warga setempat juga harus diberikan pemahaman terkait pengelompokan sampah oleh pemerintah.
“Harus ada perhatian serius dari pemerintah kepada masyarakat terkait masalah sampah ini, seperti memberikan penyuluhan dalam mengelompokkan sampah oraganik non organic dan sampah, disertai dengan penyiapana bak sampah yang ideal,” ucapnya.
Kehadiran IKN di wilayah tersebut, sejatinya akan mendorong jumlah peningkatan penduduk.
“Jika tidak disiapkan sejak dini, maka Pemda PPU akan mengalami kesulitan apabila sampah yang dihasilkan rumah tangga meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, itu bisa dipastikan, akan menadi masalah besar, layaknya sejumlah kota besar sekarang ini,” terang Syahruddin. (Ads/DPRD PPU)