KALTIMNEWS.CO, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai kebijakan unggulan kini mulai retak di lapangan. Kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa membuka kelemahan mendasar: program yang mulia di atas kertas bisa berubah jadi bencana kesehatan jika dijalankan tanpa standar ketat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam sebuah kesempatan mengusulkan agar MBG diubah menjadi bantuan tunai untuk orang tua murid, itu bukan sekadar wacana liar. Ada kegelisahan nyata: SOP di lapangan amburadul, penyediaan makanan dilakukan terburu-buru dan tidak higienis, sementara anak-anak menjadi korban langsung.
Sementara itu, Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya Jumat (19/9/2025) mengatakan akan tetap kukuh bahwa model pemberian makanan langsung di sekolah adalah yang “terbaik”.
Argumen ini masuk akal, pasalnya dengan program tersebut negara bisa mengontrol gizi, memastikan setiap anak mendapat porsi yang sama, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana jika berbentuk uang.
Namun, faktanya kontrol itu rapuh. Jadwal memasak tengah malam, distribusi menjelang siang, dan minimnya pengawasan menjadikan makanan justru berisiko terkontaminasi. Ironisnya, yang semestinya menjadi “makan bergizi” berubah menjadi “makan berbahaya”.
Sebaliknya, jika uang tunai diberikan, orang tua punya kedaulatan untuk menyiapkan makanan sesuai kebutuhan anaknya. Lebih fleksibel, lebih dekat dengan dapur keluarga. Tetapi apakah semua orang tua akan benar-benar menggunakan uang itu untuk gizi anak? Risiko penyalahgunaan jelas ada.
Disisi lain program massal memang efisien secara anggaran, tetapi minim keamanan. Program tunai lebih manusiawi, tetapi rawan bocor. Inilah dilema besar yang sedang dihadapi negara.
Di balik perdebatan ini, ada satu hal yang seharusnya tidak bisa ditawar yakni hak anak untuk makan dengan aman dan sehat. Jika skema besar-besaran justru berulang kali melahirkan kasus keracunan, bukankah sudah waktunya berani mengevaluasi arah kebijakan tersebut.
Pemerintah boleh bangga dengan jargon “makan gratis”, tetapi kebijakan publik tidak boleh berhenti di slogan. Apakah bentuknya makanan langsung di sekolah atau uang tunai untuk keluarga, yang penting adalah jaminan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan.
Anak-anak tidak boleh lagi jadi korban eksperimen kebijakan yang setengah matang. Negara harus berani memilih jalan yang benar-benar membuat mereka sehat, bukan sekadar terlihat populis. (*)