KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal atau normal baru dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.
Rencana new normal ini merupakan skenario Pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan social maupun ekonomi
Selain kepada aspek tersebut rencana new normal ini juga tentunya berpengaruh pada sisi dunia pendidikan yang diketahui kini tengah bersiap dengan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditengah relaksasi pisical distancing, yang secara tidak langsung membuat sejumlah lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi harus menyesuaikan diri. Hal ini tentunya penting mengingat keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tetap terjaga.
Lantas bagaimana sebenarnya penerapan new normal untuk sekolah berikut catatan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Hetifah Sjafudian yang diterima media ini
Catatan Hetifah Mengenai New Normal di Dunia Pendidikan
Kebijakan pembukaan sekolah sebaiknya dibedakan antar wilayahnya. Prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Ketuntasan kurikulum adalah nomor dua. Jikalau memang sekolah ingin dibuka, harus dipastikan memang hanya untuk daerah yang berada dalam zona hijau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Bagi sejumlah sekolah yang telah dibuka, haruslah menerapkan standar-standar pendidikan baru yang berbeda dengan sebelum Covid-19. “Misalkan untuk sarana dan prasarana, harus memenuhi kebutuhan sanitasi, seperti adanya toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, dan fasilitas UKS yang memadai. Kelas yang ada juga harus sesuai protokol Covid-19, seperti kursi dan bangku yang berjarak. Untuk sekolah yang belum dapat memenuhi standar-standar diatas, lebih baik untuk tidak dipaksakan dibuka dahulu,” ujarnya.
Selain itu, standar pendidik dan tenaga pendidikan juga kata dia harus disesuaikan. “Guru diharapkan dapat menjadi pihak yang secara aktif memantau keadaan murid-muridnya baik dalam kesehatan jasmani maupun rohani, dan aktif mensosialisasikan gerakan hidup sehat kepada siswa dan orangtua murid. Tenaga UKS juga harus dioptimalkan. Mereka harus secara aktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan tiap muridnya setiap pagi sebelum masuk sekolah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arah kegiatan belajar mengajar kedepannya diharapkan dapat mengkombinasikan antara tatap muka dan virtual, sehingga dapat meminimalisir adanya kontak langsung dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemendikbud harus terus menggencarkan program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan orangtua agar hal ini dapat berjalan efektif.
Dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ketersediaan akses internet merupakan hal yang mutlak dipenuhi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbud harus terus bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk menyediakan akses internet hingga ke pelosok.
“Saya harap hal ini dapat menjadi prioritas untuk didorong satu-dua tahun kedepan agar tidak ada lagi golongan yang termarjinalkan. Sebelum hal itu terwujud, Kemendikbud harus memikirkan program-program afirmasi bagi mereka, seperti berbagi program TVRI dan RRI, pendampingan guru ke rumah, dan lainnya,” beber legislator dari Partai Golkar ini.
Lebih jauh dirinya menyebitkan, jika Kemendikbud diharapkan dapat belajar dari best practices negara lain yang telah memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini agar kita dapat mengambil pelajaran dan tidak memulai dari nol.
“Sebagai contoh, di beberapa negara bagian di Australia, murid-murid hanya masuk seminggu sekali sesuai jadwalnya, dan hanya sebentar seperti ambil rapot. Hal ini hanya agar guru dapat mengevaluasi keberjalanan pembelajaran daring yang telah dilakukan seminggu kebelakang, dan memberikan arahan untuk seminggu kedepan. Pertemuan antar-murid sangat diminimalisir,” tutup Hetifah. (*)