KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Sorotan khalayak akan kinerja Komisi Pemilihan Umum hingga pengumuman perhitungan suara berakhir nanti, masih menjadi topic hangat masyarakat. Mulai dari banyaknya dugaan kecurangan yang terutam beredar di medsos, hingga kisah menyayat hati anggota KPPS yang menderita sakit bahkan kehilangan nyawa. Banyak kalangan bahkan mengatakan bahwa pemilu serentak kali ini adalah yang paling ‘mematikan’ mengingat banyaknya jumlah korban jiwa. KPU Kaltim termasuk salah satu penyelenggara pemilu yang mendapat sorotan tajam.
Terkait hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur (KPU Kaltim), Rudiansyah, angkat bicara, menurutnya, KPU bekerja keras dan masih berada pada jalurnya. Semua yang memiliki kepentingan langsung dari peserta Pemilu sampai sekarang masih setia menjadi saksi didalam tahapan-tahapan rekapitulasi KPU di seluruh Provinsi Kaltim.
"Saat ini ada demo di KPU Kota Balikpapan. Demo yang mengingatkan kepada KPU agar tetap bersikap adil, jujur dan mampu menjaga suara rakyat,” Ujar Rudi, kepada awak media di Aula KPU Kaltim Jumat (4/05/2019) saat mengelar Doa Bersama bagi anggota KPPS yang telah gugur serta yang sakit dalam melaksanakan tugas Pemilu 2019.
"Kami tegaskan, disamping petugas kita yang sudah meninggal dan jatuh sakit sampai hari ini untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) belum ada laporan termasuk kecurangan ke Bawaslu Provinsi Kaltim,” Tambah Rudi.
Celah kecurangan menurut Rudi sudah di minimalisir meski faktanya beberapa laporan pelencengan suara, juga diterimanya. Laporan memang ada berkaitan dengan DPR RI dan DPRD. Dimana ada laporan dari para Caleg (Calon Legislatif) yang kecewa karena kepentingan Caleg tersebut tidak diwakili oleh saksi partai.
"Tetapi ketika para Caleg mampu menunjukkan bukti-bukti maka kami akan melakukan hitungan ulang bersama Bawaslu. Termasuk kalau masyarakat menemukan bukti dan dokumen yang kuat. Arahan agar para petugas tetap berkonsentrasi untuk semua proses penghitungan, tidak justru berbalik jadi penghianat dan coba melencengkan suara rakyat. Walaupun, itu hanya ada dalam satu partai yang mencoba merubah suara caleg ataupun partai, apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka KPU dan Bawaslu sudah bersepakat akan memprosesnya secara pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," jelasnya.
Rudiansyah menjelaskan di Kaltim hingga saat ini yang ada enam petugas yang telah meninggal dunia, diantaranya lima KPPS satu orang sekretariat PPS, sementara secara data ada 46 petugas yang mengalami sakit.
"Didalam anggaran kita yang disetujui oleh Pemerintah Pusat ada anggaran kesehatan. Sayangnya data di mata anggarannya tidak ada. Padahal khusus anggaran kesehatan ini KPU sangat mau teralisasi," imbuhnya.
Ia berharap dari kejadian 2019 ini, menekankan semua pihak lebih tergugah khususnya kepada Pemerintah Pusat untuk wajib memberikan anggaran asuransi maupun perawatan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu. (*)