KALTIMNEWS.CO, Selain membahas masalah listrik yang hingga kini belum dinilmati sebagian warga desa di Kalimantan Timur (Kaltim) Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo juga mengeluhkan persoalan sinyal internet, kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di ruang kerja kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Dalam pertemuan tersebut Sigit di dampingi Wakil Ketua DPRD di temani Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Komisi IV, Edi Sunardi Darmawan dan Anggota Komisi IV, Yenni Eviliana.
“Kami menyampaikan kepada kemendes PDTT terkait masalah yang dihadapi warga Kaltim seperti diantaranya persoalan signal internet yang hingga kini belum menyeluruh dinikmati oleh warga Kaltim,” ujar Sigit.
Menjawab persoalan tersebut, Menteri yang akrab dipanggil Gus Halim menyarankan untuk memanfaatkan Dana Desa guna mengatasi susahnya sinyal internet.
“DPRD Kaltim, bisa membuat kebijakan dengan cara urunan setiap desa dengan dana desanya untuk kemudian disingkronkan dengan program Provinsi,” ujar Gus Halim.
Terkait masalah listrik yang dihadapi warga Kaltim Gus Halim menyatakan masih dalam pembahasan dengan PLN untuk menemukan konsep yang efektif.
“Pasalnya, program yang sudah berjalan selama ini masih terdapat banyak kendala,” sebutnya.
Ia mencontohkan persoalan listrik di Papua yang menggunakan tenaga surya masih belum efektif.
“Lalu ada solusi lagi dari PLN yakni menggunakan genset. Nah permasalahan genset sekarang ada di BBM, bukan hanya persoalan harga tapi pembelian. Beli solar pakai jeriken kan tidak boleh, lalu gunanya apa ada genset,” jelas Gus Halim
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan tentang sarana dan prasarana, di mana mayoritas desa khususnya di Kutai Kartanegara yang bakal menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Ada dua persoalan yang perlu segera diselesaikan yaitu listrik dan penyediaan air bersih. Pasalnya, selama ini warga desa khusus di pinggiran muara harus membayar Rp5.000 tiap hari untuk mendapatkan listrik yang hanya menyala dari pukul 18.00 hingga 23.00 WITA. Kalau Rp5.000 dikalikan 30 hari kan lumayan untuk kehidupan di sana. Mungkin ada kebijakan tersendiri dari Kemendes PDTT untuk membantu sarana prasarana kelistrikan juga air bersih,” ujarnya. (*)