KALTIMNEWS.CO — Pemerintah Kota Samarinda belum bisa leluasa mengalokasikan anggaran untuk program baru pada 2027. Sejumlah kewajiban pembayaran dari kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya masih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Pemkot Samarinda menjadi lebih sempit. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk menjalankan program baru harus terlebih dahulu diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda.
Tekanan itu terlihat dalam pembahasan anggaran bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan setiap OPD masih memiliki kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan. Karena itu, penyusunan APBD 2027 membutuhkan pemilahan belanja secara ketat.
“Memang bayar utang prioritas anggaran 2027. Yang masih bisa dikurangi, itu dipangkas,” ujar Riska.
Menurut dia, kewajiban tersebut bukan berasal dari program baru yang direncanakan pada 2027. Pemerintah masih harus membayar pekerjaan atau kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan, tetapi pembayarannya belum seluruhnya terselesaikan.
“Fokusnya bayar utang. Tidak ada dinas yang tidak bayar utang,” katanya.
Ruang Fiskal untuk Program Baru Terbatas
Persoalan tersebut membuat besaran anggaran yang dimiliki masing-masing OPD tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk membuka kegiatan baru.
Setelah dikurangi kewajiban lama, anggaran yang tersisa harus kembali dibagi untuk kebutuhan pelayanan, operasional, hingga program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Karena itu, kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak menjadi bagian yang berpotensi dikurangi.
Namun, Riska menegaskan pemangkasan diupayakan tidak menyasar program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Semaksimal mungkin jangan dipotong, kalau berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari keseimbangan antara menyelesaikan kewajiban lama dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.
2027 Belum Jadi Tahun untuk Bernapas Lega
Riska menilai tekanan fiskal tersebut belum akan sepenuhnya berakhir pada 2027. Pemerintah daerah masih harus mengencangkan ikat pinggang sebelum memiliki ruang lebih besar untuk memperluas program pembangunan.
Menurut dia, peluang kondisi anggaran menjadi lebih longgar baru berpotensi terasa pada 2028 ketika beban kewajiban pembayaran mulai berkurang.
“Menurut saya, 2027 ini kita masih belum bisa bernapas lega. Masih harus mengencangkan ikat pinggang,” tandasnya.
Situasi ini membuat APBD Samarinda 2027 menjadi tahun penting bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, kewajiban lama harus diselesaikan. Di sisi lain, pemerintah tetap dituntut menjaga pelayanan publik dan menyediakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. (*/adv/rif/kaltimnews.co)